batampos - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menyiapkan program subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Kota Batam, Yusal, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Untuk siswa SD bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan, sedangkan siswa SMP sebesar Rp400 ribu per bulan. Anggarannya sudah kami siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Yusal saat dihubungi di Batam, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, program subsidi diberikan dengan sejumlah persyaratan agar penyalurannya tepat sasaran. Salah satu syarat utama adalah calon penerima telah mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri, namun tidak memperoleh kursi sehingga harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
“Pertama, calon penerima harus sudah mendaftar ke sekolah negeri pada SPMB namun tidak tertampung. Kemudian siswa tersebut diarahkan ke sekolah swasta, maka mereka berhak diusulkan sebagai penerima subsidi,” ujarnya.
Selain itu, penerima bantuan harus berasal dari keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kategori desil 1 hingga desil 5. Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Kami fokus membantu masyarakat yang kurang mampu. Karena itu, penerima bantuan harus masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan,” kata Yusal.
Menurut dia, status penerima bantuan dapat berubah mengikuti pembaruan data DTSEN yang dilakukan pemerintah. Jika kondisi ekonomi keluarga meningkat sehingga keluar dari kategori desil 1 hingga 5, maka bantuan tidak lagi diberikan. Sebaliknya, siswa yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dapat diusulkan apabila masuk dalam kategori yang ditetapkan.
“Kalau sebelumnya desil 5 lalu berubah menjadi desil 6 setelah pembaruan data, maka tidak berhak lagi menerima bantuan. Namun jika ada yang sebelumnya desil 6 kemudian masuk desil 5, sekolah bisa mengusulkan untuk menerima bantuan,” ujarnya.
