batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengaku belum menemukan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan skema Work From Home (WFH) dengan cara melakukan absensi pagi, meninggalkan pekerjaan selama jam kerja, lalu kembali hanya untuk melakukan absensi sore.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul evaluasi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menemukan dugaan penyalahgunaan sistem kerja fleksibel oleh sejumlah ASN dan berencana menghentikan kebijakan WFH mulai 1 Juli 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH dilakukan secara berlapis melalui atasan langsung dan pejabat administrator yang tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan proses pengawasan berjalan efektif meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Pegawai yang WFO menjadi bagian dari pengawasan terhadap pegawai yang melaksanakan WFH. Jadi kalau ada yang bolos atau meninggalkan tugas selama jam kerja, secara terbuka akan diketahui karena ada pengawasan dari atasan langsung dan pejabat administrator yang tetap masuk kantor,” ujar Rudi, Senin (22/6).
Selain pengawasan kehadiran, Pemko Batam juga melakukan evaluasi berdasarkan capaian kinerja masing-masing ASN. Setiap pegawai yang menjalankan WFH tetap memiliki target kerja yang harus diselesaikan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Rudi menjelaskan, apabila ada ASN yang meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas selama jam kerja, kondisi tersebut akan berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja individu maupun unit kerja tempat pegawai tersebut bertugas.
“Target kinerja yang dibebankan kepada ASN selama WFH akan sangat terpengaruh apabila ada yang bolos atau meninggalkan pekerjaan. Sejauh ini capaian kinerja perangkat daerah berada pada kategori baik, sangat baik, hingga memuaskan,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemko Batam menilai pelaksanaan sistem kerja fleksibel yang menggabungkan WFH dan WFO masih berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
