batampos – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Natuna Utara dengan membangun 10 kapal pengawas baru serta memperluas dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, mengatakan penambahan armada pengawas harus diimbangi dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai agar mampu melayani kapal-kapal patroli berukuran besar.
"Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun," kata Didit dalam keterangannya, Jumat (10/7).
Menurutnya, pembangunan 10 kapal pengawas kelas I akan memperkuat armada patroli KKP yang saat ini berjumlah 34 unit.
Batam Jadi Pangkalan Utama Pengawasan
Selain memperkuat armada, KKP juga akan mengembangkan Pangkalan PSDKP Batam sebagai pangkalan utama kapal pengawas melalui perluasan fasilitas dermaga.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan Batam dipilih karena memiliki posisi strategis untuk mendukung operasi pengawasan di Laut Natuna Utara yang merupakan salah satu kawasan perairan paling rawan terhadap aktivitas illegal fishing.
"Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing," ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan dermaga yang lebih representatif akan meningkatkan efektivitas operasional kapal pengawas, khususnya kapal-kapal berukuran besar yang bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia.
