30 Persen Objek Pajak Bebas PBB, Bapenda: Ini Stimulus, Bukan Kehilangan PAD
batampos – Pemerintah Kota Batam menegaskan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta bukan merupakan kehilangan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut merupakan insentif fiskal yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan total insentif fiskal PBB-P2 yang dialokasikan berdasarkan penetapan data tahun 2026 mencapai Rp10.227.056.183.
"Ini bukan kehilangan pendapatan daerah, tetapi insentif fiskal yang secara sadar diberikan Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya pemilik objek pajak dengan nilai relatif rendah," kata Raja, Jumat (24/7).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan implementasi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pemerintah berharap insentif itu menjadi stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan rasa keadilan, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
Meski membebaskan PBB bagi sekitar 30 persen objek pajak, Raja memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dapat dicapai melalui sejumlah strategi optimalisasi penerimaan.
Salah satunya adalah percepatan penagihan piutang PBB-P2 melalui program pengurangan pokok piutang dan pembebasan sanksi administratif agar masyarakat terdorong melunasi tunggakan pajak.
Selain itu, Bapenda terus memperluas layanan pembayaran melalui Bus SiBijak yang secara rutin mendatangi kawasan perumahan, pusat keramaian, dan lokasi strategis. Layanan tersebut tidak hanya melayani pembayaran PBB-P2, tetapi juga konsultasi perpajakan dan pemutakhiran data wajib pajak.
Kanal pembayaran juga terus diperbanyak, baik melalui pusat perbelanjaan maupun layanan elektronik, sehingga masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di sisi lain, Bapenda melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak untuk memetakan seluruh potensi penerimaan secara lebih akurat. Langkah tersebut dibarengi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penggalian potensi pajak baru, serta pemanfaatan teknologi informasi.
