Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disnaker Kepri Peringatkan Perusahaan Bayar Upah di Bawah UMK, Terancam Sanksi Pidana

A
Penulis: Abdul Azis Maulana❯
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya. F Cecep Mulyana
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya. F Cecep Mulyana

Advertisement

batampos – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menemukan dugaan praktik pengupahan yang tidak sesuai ketentuan di sejumlah perusahaan menengah dan besar, terutama di kawasan industri Kota Batam. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan memanfaatkan skema pengupahan yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan Disnakertrans Kepri dalam beberapa waktu terakhir. Modus yang ditemukan relatif seragam, yakni perusahaan menggunakan dalih adanya kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, kemudian mengklaim sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun skala usaha dan omzetnya tergolong besar.

Advertisement

Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan praktik tersebut paling banyak ditemukan di kawasan industri Batam yang merupakan pusat aktivitas manufaktur di Kepulauan Riau.

"Banyak perusahaan beromzet tinggi, tetapi membayar gaji dengan sistem kesepakatan. Mereka berlindung di balik status usaha mikro atau UMKM," kata Diky, Senin (27/7).

Menurut Diky, ketentuan pembayaran upah di bawah UMK melalui mekanisme kesepakatan hanya berlaku bagi pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan oleh perusahaan berskala menengah maupun besar.

Ia menegaskan, perusahaan yang masuk kategori usaha menengah dan besar tetap wajib membayar upah paling sedikit sesuai UMK yang berlaku di kabupaten atau kota tempat perusahaan beroperasi. Apabila suatu daerah belum menetapkan UMK, maka perusahaan wajib mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Perusahaan skala menengah dan besar wajib membayarkan upah sesuai ketetapan daerah demi menghindari sanksi denda hingga ancaman pidana," ujarnya.

Disnakertrans mengingatkan, pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta aturan pelaksananya.

Meski demikian, pemerintah daerah akan mengedepankan langkah pembinaan sebelum membawa perkara ke proses penegakan hukum. Perusahaan yang terbukti melanggar akan lebih dahulu diberikan surat peringatan dan teguran agar segera menyesuaikan sistem pengupahan sesuai ketentuan.

"Kami tidak langsung melakukan blacklist, melainkan memberikan teguran keras agar perusahaan segera menyesuaikan pembayaran upah sesuai UMK," kata Diky.

Advertisement
Editor : Jamil Qasim

Artikel Terkait

Buruh Tuntut UMK Surabaya 2027 Naik Jadi Rp6 Juta

Buruh Tuntut UMK Surabaya 2027 Naik Jadi Rp6 Juta

Buruh Surabaya melalui FSPMI menuntut UMK 2027 naik menjadi Rp6.035.680. Angka tersebut mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya 202

KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027.

Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2026, BPJPH Siapkan Aturan Khusus untuk UMK

Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2026, BPJPH Siapkan Aturan Khusus untuk UMK

BPJPH menegaskan Wajib Halal mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan dan menyiapkan ketentuan khusus bagi UMK serta produk impor.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer