Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi I DPRD Batam Soroti Sengketa Sertifikat Rumah Berulang

J
Penulis: Jamaluddin Lobang❯
Warga  Perumahan Tembesi Raya Tahap II saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Batam, di ruang rapat Komisi I Jumat (7/8) F. Sekretariat DPRD Kota Batam Untuk Batam Pos
Warga Perumahan Tembesi Raya Tahap II saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Batam, di ruang rapat Komisi I Jumat (7/8) F. Sekretariat DPRD Kota Batam Untuk Batam Pos

Advertisement

batampos -  Komisi I DPRD Kota Batam menyoroti berulangnya sengketa rumah dan lahan yang merugikan masyarakat. Terbaru, sebanyak 82 dari 110 pemilik rumah di Perumahan Tembesi Raya Tahap 2 belum menerima sertifikat meski kewajiban pembayaran rumah telah diselesaikan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam Anwar Anas mengatakan pengembang memiliki kewajiban memenuhi hak konsumen yang telah menyelesaikan pembayaran.

“Developer wajib dan berkewajiban memberikan hak-hak kepada masyarakat,” kata Anwar, Selasa (11/8)

Advertisement

Menurut Anwar, persoalan tersebut akan kembali dibahas dalam rapat Komisi I pada Rabu (12/8/2026). DPRD mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan terkait status sertifikat dan pembiayaan rumah warga.

Komisi I juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila tidak ditemukan penyelesaian.

“Kalau tidak ada keputusan, kami akan arahkan ini ke ranah hukum,” ujarnya.

Anwar mengatakan persoalan sengketa rumah dan lahan cukup banyak masuk ke Komisi I sepanjang 2026. Di antaranya sengketa lahan di Seraya Atas, Kavling Batuaji Baru, Perumahan Marchelia Tahap II, KASIBA Mangsang, Pondok Pratiwi, hingga rumah subsidi di Rhabayu Estuario.

Namun, menurut dia, hanya sekitar tiga atau empat kasus dalam dua tahun terakhir yang benar-benar dapat diselesaikan secara tuntas.

Karena itu, Komisi I mendorong adanya koordinasi antara BP Batam, investor, dan DPMPTSP untuk memastikan status lahan serta legalitas pembangunan sebelum masyarakat membeli rumah.

“Supaya bisa mengetahui, bikin terobosan, supaya status lahan ini jelas, clean and clear ketika masyarakat ingin mengambil,” katanya. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Pak DPRD, Buk Bupati! Program Makanan Bergizi Gratis di Sedanau Natuna Tutup

Pak DPRD, Buk Bupati! Program Makanan Bergizi Gratis di Sedanau Natuna Tutup

Dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengalami penghentian sementara

 DPRD Kepri Minta Rencana Pelabuhan Sei Gentong Jadi Pelra Dibatalkan, Khawatir Ancam Nelayan Bintan Utara

DPRD Kepri Minta Rencana Pelabuhan Sei Gentong Jadi Pelra Dibatalkan, Khawatir Ancam Nelayan Bintan Utara

DPRD Kepri meminta rencana Pelabuhan Sei Gentong menjadi Pelra dibatalkan karena dinilai mengancam ruang tangkap dan mata pencaharian nelayan Bintan

DPRD Kepri Minta Rencana Pelra Sei Gentong Dibatalkan, Dinilai Ancam Mata Pencaharian Nelayan

DPRD Kepri Minta Rencana Pelra Sei Gentong Dibatalkan, Dinilai Ancam Mata Pencaharian Nelayan

Rencana penetapan Pelabuhan Sei Gentong di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, sebagai Pelabuhan Rakyat mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer