batampos – Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, mengingatkan warga untuk memastikan data Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah terdaftar dan diperbarui. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administrasi.
Lurah Sungai Binti Rendi Ifandila mengatakan masih ada warga yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran Perlinsos. Kondisi tersebut terutama ditemukan pada masyarakat yang ingin mengajukan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Kami melihat masih banyak warga yang belum tahu. Karena itu kami terus mengingatkan masyarakat. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan bantuan justru tidak terdata karena belum mengetahui prosesnya,” ujar Rendi.
Baca Juga: Pulau Abang Belum Punya SMA, Pemprov Kepri Siapkan Opsi Kelas Jauh
Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran Perlinsos secara mandiri melalui layanan yang tersedia.
Sementara warga yang belum memiliki IKD dapat mendatangi Kantor Lurah Sungai Binti. Petugas akan memberikan informasi dan membantu warga memahami tahapan yang harus dilakukan.
“Bagi yang sudah punya IKD, bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Sedangkan bagi warga yang belum memiliki IKD, silakan datang ke Kantor Lurah Sungai Binti dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Kami akan membantu memberikan informasi terkait prosesnya,” katanya.
Data Lengkap Tentukan Ketepatan Bantuan
Rendi menegaskan, kepemilikan dan aktivasi IKD merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan warga dalam proses tersebut.
Bagi masyarakat yang belum memiliki atau belum mengaktifkan IKD, pengurusannya dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam maupun kantor kecamatan sesuai domisili.
Ia meminta warga tidak menganggap kelengkapan data sebagai sekadar urusan administrasi. Data yang akurat dibutuhkan agar kondisi masyarakat dapat teridentifikasi dengan lebih baik dan penyaluran program perlindungan sosial dapat lebih tepat sasaran.
