batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan komitmennya menjaga identitas, adat, sejarah, dan budaya Melayu melalui Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Perda LAMKR).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap budaya Melayu harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, bukan sebatas kegiatan seremonial.
"Perda ini semakin menegaskan bahwa keberpihakan terhadap negeri ini melalui budaya harus betul-betul nyata," kata Amsakar saat menghadiri penutupan Sembang Budaye Lembaga Adat Melayu (LAM) di Batam, Minggu malam.
Menurut Amsakar, pelestarian budaya membutuhkan dukungan kebijakan agar keberadaan adat dan budaya Melayu memiliki kepastian dalam kehidupan masyarakat.
Ia menilai budaya tidak cukup hanya ditampilkan dalam berbagai kegiatan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.
Perda LAMKR yang disahkan pada Mei 2026 menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat keberadaan budaya Melayu di tengah pesatnya modernisasi dan heterogenitas masyarakat Batam.
Sebagai kota industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata internasional, Batam dihuni masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Karena itu, menurut Amsakar, identitas Melayu tetap perlu menjadi salah satu fondasi budaya daerah.
Melalui perda tersebut, Lembaga Adat Melayu tidak hanya dipandang sebagai simbol budaya. LAM juga memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah budaya sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
Selain Perda LAMKR, Pemkot Batam juga tengah memfinalisasi Perda tentang Kampung Tua. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan keberadaan komunitas dan sejarah masyarakat Melayu di Batam.
Budaya Jadi Daya Tarik Wisata
Amsakar menegaskan budaya Melayu merupakan bagian penting dari identitas Batam yang harus terus dijaga sekaligus dikembangkan.
