Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Amsakar: Persoalan Lahan Masih Jadi Masalah Utama di Batam

M
Penulis: Muhammad Sya'ban❯
Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menghadiri grand opening Premier Law Firm di Kompleks Nagoya Gateway, Batam, Sabtu (26/9). F.Pemko Batam
Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menghadiri grand opening Premier Law Firm di Kompleks Nagoya Gateway, Batam, Sabtu (26/9). F.Pemko Batam

Advertisement

 
batampos - Persoalan lahan masih menjadi salah satu perkara yang kerap mengiringi pembangunan di Batam. Bahkan, pembangunan fasilitas pemerintah untuk kepentingan publik pun tak luput dari sengketa dan persoalan hukum.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan persoalan pertanahan menjadi salah satu masalah yang paling sering muncul dalam berbagai perkara di Batam. Karena itu, peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat dinilai penting seiring semakin kompleksnya persoalan di kota tersebut.

“Rata-rata dari masalah yang ada itu tematiknya adalah soal lahan. Bahkan untuk membangun fasilitas pemerintah, seperti kantor camat, masalahnya luar biasa rumit,” kata Amsakar saat menghadiri grand opening Premier Law Firm di Kompleks Nagoya Gateway, Jalan Raden Patah Blok A No. 08, Kampung Pelita, Kecamatan Lubukbaja, Sabtu (26/9).

Advertisement

Menurut Amsakar, kehadiran lembaga bantuan dan pendampingan hukum dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum sejak awal. Pemahaman tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih tepat dalam mengambil langkah ketika menghadapi persoalan hukum.

“Mudah-mudahan hadirnya Premier Law Firm ini bisa memberikan pemahaman baru kepada warga, sehingga problem yang kita hadapi dari waktu ke waktu dapat diminimalisasi secara baik,” ujarnya.

Amsakar juga menyinggung perubahan pendekatan dalam penegakan hukum. Ia mendorong penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian perkara tidak selalu harus berujung pada pemidanaan. Ada ruang untuk mempertemukan para pihak, mencari jalan tengah, dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang dapat diterima.

“Sekarang ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari semula yang bersifat represif bergeser ke arah restoratif,” kata dia.

Amsakar menegaskan pendekatan tersebut bukan berarti mengabaikan hukum. Sebaliknya, penyelesaian perkara tetap harus berjalan sesuai aturan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak.

“Dari semula tangkap dan penjarakan, berubah menjadi bagaimana menegosiasikan, mencari jalan tengah, serta solusi terbaik di antara para pihak agar tidak berujung pada penuhan lembaga pemasyarakatan,” ujarnya.

Advertisement

Artikel Terkait

    Amsakar Minta Guru Al-Qur’an Tak Terpaku Metode Lama

Amsakar Minta Guru Al-Qur’an Tak Terpaku Metode Lama

Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta guru Al-Qur’an memperbarui metode mengajar agar mampu mengikuti perubahan cara belajar anak

Batu Pertama Sekolah Terintegrasi Merah Putih, Amsakar Achmad : Kita Tak Boleh Terlambat Mendesain

Batu Pertama Sekolah Terintegrasi Merah Putih, Amsakar Achmad : Kita Tak Boleh Terlambat Mendesain

Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang, Batam, resmi dibangun di lahan 18,5 hektare dan ditargetkan rampung akhir 2028.

    Pegawai Pol PP dan Damkar Berpeluang Jadi PNS, Amsakar Tunggu Aturan

Pegawai Pol PP dan Damkar Berpeluang Jadi PNS, Amsakar Tunggu Aturan

Pemerintah pusat menyiapkan penataan status pegawai Satpol PP dan Damkar. Di Batam, 680 pegawai menanti kepastian mekanisme pengangkatan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer