
batampos – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Hunian Vertikal Terjangkau mendapat sejumlah catatan dari DPRD Kota Batam. Pemerintah diminta tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung bertingkat, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran, infrastruktur, pengelolaan, hingga kemampuan masyarakat untuk menempatinya.
Anggota DPRD Kota Batam, Gabriel Anggito Sianturi, mengingatkan agar pembangunan hunian vertikal tidak justru memunculkan persoalan baru. Menurut dia, kebijakan perumahan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar target pembangunan fisik.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah tersedia di Batam. Sebelum membangun hunian vertikal baru, pemerintah perlu mengevaluasi kondisi bangunan, tingkat keterisian, serta ketersediaan fasilitas dasar bagi penghuni.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 2024, terdapat 2.857 unit rusunawa yang dikelola pemerintah. Dari jumlah tersebut, 1.507 unit telah dihuni atau sekitar 52,75 persen.
Sementara itu, sebanyak 874 unit kosong dalam kondisi tidak layak huni dan 476 unit lainnya belum terisi. Dengan demikian, total terdapat 1.350 unit yang belum dihuni.
Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu persoalan pelayanan rusunawa. Gabriel mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus membangun gedung baru, sementara persoalan pengelolaan hunian lama belum terselesaikan.
“Jangan sampai pemerintah terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, sementara pemeliharaan bangunan dan penyediaan pelayanan dasar justru menjadi persoalan berkepanjangan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11).
Menurut dia, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun. Pemerintah harus memastikan hunian tersebut layak ditempati, terawat, dan dikelola secara berkelanjutan.
Kebiasaan Masyarakat Perlu Diperhitungkan
Selain persoalan pengelolaan, kesiapan masyarakat untuk tinggal di hunian bertingkat juga perlu diperhitungkan.
Sebagian masyarakat Batam selama ini terbiasa tinggal di rumah tapak yang memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan halaman, menjalankan usaha rumahan, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar.



