batampos — Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara setelah meraih dukungan hampir mutlak dalam proses politik terbaru.
Penetapan tersebut diumumkan melalui kantor berita resmi KCNA usai Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi periode ke-15 pada 22 Maret 2026. Jabatan itu menempatkan Kim sebagai figur utama dalam pengendalian arah politik, militer, dan strategi nasional Korea Utara.
KCNA menyebut pemilihan ulang ini sebagai “aktivitas kenegaraan pertama” dalam periode parlemen terbaru, sekaligus mencerminkan “kehendak bulat rakyat Korea”.
Baca Juga: Shutdown 40 Hari, Operasional Bandara AS Terganggu Parah
Namun, sejumlah analis internasional menilai proses tersebut tidak berlangsung secara kompetitif. Peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho-ryung, menyebut pemilu di Korea Utara sebagai proses yang telah “dikoreografikan” dengan hasil yang dapat diprediksi.
“Tidak ada yang benar-benar mengharapkan hasil berbeda dari proses tersebut,” ujarnya.
Secara sistem, pemilu di Korea Utara hanya menghadirkan satu kandidat di setiap daerah pemilihan. Warga berusia di atas 17 tahun hanya dapat menyetujui atau menolak kandidat yang diajukan partai berkuasa.
Hasilnya kembali menunjukkan angka nyaris sempurna, yakni 99,93 persen dukungan dengan tingkat partisipasi 99,99 persen. Pemerintah mengklaim angka tersebut sebagai bentuk loyalitas rakyat, sementara pengamat melihatnya sebagai indikasi kontrol politik yang ketat.
Secara simbolik, visual yang dirilis KCNA menampilkan Kim duduk di pusat panggung, diapit pejabat tinggi negara, dengan latar patung ayah dan kakeknya—Kim Jong Il dan Kim Il Sung—yang memperkuat narasi kesinambungan dinasti.
Kim memimpin Korea Utara sejak 2011 dan terus memperkuat kendali atas negara, termasuk dalam pengembangan kekuatan militer dan nuklir.
Analis senior dari Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai sidang parlemen kali ini juga berpotensi membahas perubahan kebijakan strategis, termasuk redefinisi hubungan dengan Korea Selatan.
Menurutnya, penggunaan istilah yang lebih tegas seperti “kontrol teritorial” dapat menjadi indikator arah ideologi dan kebijakan Pyongyang ke depan.
Sidang ini juga merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi politik setelah pertemuan lima tahunan Partai Pekerja Korea, yang menjadi forum utama penentuan arah kebijakan negara.
Lebih dari sekadar angka, capaian dukungan hampir 100 persen tersebut dinilai sebagai instrumen politik untuk menegaskan kontrol absolut di dalam negeri, sekaligus mengirim pesan ke dunia bahwa struktur kekuasaan Korea Utara tetap solid dan terpusat. (*)
Editor : Jamil Qasim