Tambang Pasir Laut di Bintan Picu Konflik, Nelayan Terbelah dan Resah
batampos – Rencana aktivitas sedimentasi pasir laut di perairan Pulau Numbing memicu ketegangan di kalangan masyarakat pesisir. Nelayan kini berada dalam situasi serba sulit—di satu sisi menghadapi ancaman kerusakan laut, di sisi lain muncul perpecahan akibat skema kompensasi.
Gelombang penolakan terus menguat. Warga menilai pengerukan pasir laut berpotensi merusak ekosistem yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Sedikitnya 9.000 nelayan dari kawasan Pulau Numbing, Mantang, Kelong hingga Pulau Air Klubi disebut akan terdampak jika aktivitas tersebut tetap berjalan.
Kekhawatiran itu semakin besar setelah beredar informasi adanya penyaluran dana kompensasi kepada sebagian warga. Nilainya berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta.
Namun, tidak semua nelayan menerima bantuan tersebut. Kondisi ini memicu ketimpangan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Di tengah situasi yang memanas, nelayan memilih bersuara. Mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Riau segera turun tangan sebelum aktivitas di laut benar-benar dimulai.
Harapan warga kini tertuju pada forum rapat dengar pendapat (RDP) yang diajukan ke DPRD. Namun, agenda tersebut justru tertunda, memperpanjang ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.
Bagi nelayan, persoalan ini bukan sekadar proyek, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup. Kerusakan ekosistem laut dinilai akan berdampak langsung pada hasil tangkapan, bahkan dalam jangka panjang dapat menghilangkan sumber mata pencaharian.
