Jembatan Batam-Bintan dan Jalur Kereta Api Masuk RTRW Bintan 2026-2046
batampos – Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan hingga jalur kereta api resmi masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan tahun 2026-2046.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten Bintan di ruang rapat paripurna DPRD Bintan, Bintan Buyu, Senin (11/5/2026).
Selain proyek konektivitas strategis tersebut, dokumen RTRW juga memuat sejumlah agenda pembangunan lainnya, seperti pengembangan jaringan sumber daya air, kawasan industri, kawasan pariwisata, hingga penguatan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menegaskan RTRW menjadi fondasi utama pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam memastikan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, sekaligus menjaga pemanfaatan ruang tetap selaras dengan potensi daerah dan kelestarian lingkungan.
“Melalui Ranperda ini, kami berupaya mewujudkan salah satu misi strategis Kabupaten Bintan, yaitu mempercepat pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan demi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Roby.
Ia menjelaskan, penyusunan RTRW 2026-2046 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Pemerintah Kabupaten Bintan juga memastikan substansi RTRW telah diselaraskan dengan kebijakan strategis nasional, termasuk proyek strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.
Roby berharap RTRW tersebut mampu menjadi pedoman pembangunan jangka panjang yang memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mendukung investasi, membuka peluang ekonomi baru, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan identitas budaya daerah.
“RTRW ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bintan, sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dan investasi di daerah,” katanya.
