Lahan Sengketa TNI AL dan Warga di Tanjunguban Bintan Dipetakan Pakai Drone
Batampos - Tim teknis gabungan mengeksekusi pemetaan lapangan di atas lahan sengketa TNI AL dan masyarakat 8 kampung di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara menggunakan drone.
Pemetaan udara dan pengambilan data spasial dilakukan 10 hingga 11 Juni 2026 lalu. Hasilnya, data foto udara (orthophoto) penatagunaan lahan terkini berhasil dikumpulkan meski sempat terhambat cuaca.
Sekda Bintan, Ronny Kartika mengatakan, tim teknis gabungan sudah mulai turun awal Juni.
"Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa membuka tabir dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut khalayak ramai ini," ujarnya usai rapat koordinasi analisis isu strategis sinkronisasi tata ruang di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026).
Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan.
Ia menyebut, pendataan melibatkan Tim Internal Pemerintah Daerah, TNI AL, unsur Kecamatan dan Kelurahan hingga masyarakat.
Tim juga mencatat fasilitas umum dan sosial seperti rumah ibadah, sekolah hingga kantor pemerintahan.
Ia berpesan tim pendataan mengedepankan pendekatan humanis agar stabilitas sosial masyarakat tetap terjaga.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI pada April dan pertemuan koordinasi bersama perwakilan TNI AL, pihak terkait dan tokoh masyarakat pada Mei.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan telah menerbitkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjunguban di atas lahan TNI AL di Kecamatan Bintan Utara.
