Ekonom Indef: Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Masih Sisakan Persoalan Struktural
batampos – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 masih menyisakan berbagai persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.
Menurut Esther, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pasalnya, sektor-sektor tradable yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebaliknya, pertumbuhan lebih banyak ditopang sektor jasa yang bersifat non-tradable, seperti informasi dan komunikasi, akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki kemampuan yang lebih terbatas dalam menciptakan lapangan kerja.
"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Esther, Jumat (7/8).
Ia menambahkan, kondisi tersebut sejalan dengan kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur S&P Global yang mencerminkan pelemahan permintaan, meningkatnya biaya produksi, tingginya biaya energi, ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta kuatnya persaingan produk impor.
Padahal, jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sektor manufaktur seharusnya mampu tumbuh secara konsisten di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebagai motor utama industrialisasi.
Dari sisi investasi, Esther menilai peningkatan realisasi investasi juga belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Ia mencatat realisasi investasi tumbuh 7,1 persen atau mencapai Rp511,8 triliun, namun hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen. Selain itu, masih terdapat perbedaan data penyerapan tenaga kerja antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dari kedua instansi tersebut.
Menurut Esther, kualitas tenaga kerja Indonesia juga masih menjadi tantangan. Dominasi pekerja di sektor informal serta rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja dinilai belum sejalan dengan kebutuhan kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada industri bernilai tambah tinggi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan agenda industrialisasi sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.
