
batampos - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dengan menggunakan sistem desil. Skema ini menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Pada 2026, desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan. Penggunaannya mencakup bantuan sosial (bansos), beasiswa pendidikan seperti KIP Kuliah dan PIP, hingga skema pembatasan subsidi energi seperti BBM dan listrik.
Masyarakat dapat mengecek posisi keluarganya melalui dua portal pemerintah, yakni cekbansos.kemensos.go.id dan dtsen-form.bps.go.id.
Kedua portal tersebut sama-sama berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi memiliki fungsi dan metode pengecekan yang berbeda.
Perbedaan Portal Kemensos dan BPS
Portal cekbansos.kemensos.go.id dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN/SIKS-NG).
Portal tersebut berfokus pada informasi kepesertaan program bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Sementara itu, dtsen-form.bps.go.id dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan dirancang untuk pemeriksaan pemeringkatan desil berdasarkan data DTSEN.
Perbedaan keduanya cukup jelas. Portal cekbansos.kemensos.go.id digunakan untuk mengecek kepesertaan dan status bantuan sosial (bansos) dengan metode pencarian berdasarkan wilayah dan nama sesuai KTP.
Sementara itu, portal dtsen-form.bps.go.id digunakan untuk mengecek pemeringkatan desil dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).



