
batampos - National Battery Research Institute (NBRI) bersama Pamerindo Indonesia dan Indonesia Battery Association (Id Battery) kembali menggelar International Battery Summit (IBS) 2026.
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pengembangan ekosistem baterai Indonesia.
IBS 2026 mengusung tema “Empowering the Energy Transition through Advanced Battery Technology, Renewable Energy, Storage & E-mobility” dan dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Agustus 2026 di JIEXPO Convention Centre & Theatre, Jakarta.
Penyelenggara menargetkan lebih dari 1.000 peserta dan 100 pembicara hadir dalam kegiatan tersebut. Pemangku kepentingan dari lebih dari 35 negara juga dijadwalkan berpartisipasi, mulai dari pemerintah, industri baterai dan kendaraan listrik, akademisi, lembaga riset, investor, penyedia teknologi, hingga sektor energi dan manufaktur.
Bahas Teknologi Baterai hingga Ekonomi Sirkular
IBS 2026 dirancang sebagai platform untuk membahas berbagai aspek dalam pengembangan industri baterai dan transisi energi.
Topik yang dibahas mencakup perkembangan teknologi baterai, manufaktur, bahan baku, penyimpanan energi, energi terbarukan, kendaraan listrik dan mobilitas, investasi, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Pengelolaan baterai setelah masa pakainya juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan membangun ekosistem baterai yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan.
Indonesia Punya Potensi Besar di Industri Baterai
Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat perannya dalam industri baterai global. Potensi tersebut didukung sumber daya mineral, pertumbuhan sektor manufaktur, perkembangan ekosistem kendaraan listrik, serta meningkatnya investasi di sektor baterai.
Namun, pengembangan industri baterai nasional masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor, termasuk riset dan inovasi, sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.



