Apindo Soroti Perizinan Rumit dan Regulasi Berubah, Dunia Usaha Pilih Bertahan
batampos – Kompleksitas birokrasi perizinan dan ketidakpastian regulasi masih menjadi persoalan serius bagi dunia usaha di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai semakin menantang ketika pelaku usaha harus menghadapi volatilitas harga energi, nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Andre Rahardian mengatakan, pemerintah dan dunia usaha perlu bekerja sama menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Menurut dia, persoalan yang masih banyak dikeluhkan perusahaan antara lain persyaratan perizinan yang kompleks, tingginya biaya berusaha, perubahan regulasi, serta ketidakpastian waktu penyelesaian izin.
“Selalu tiba-tiba ada peraturan baru yang ditetapkan berlaku segera,” ujar Andre dalam Forum Dialog Nasional Kepastian Hukum dan Masa Depan Iklim Investasi di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (10/9).
Survei Apindo Ungkap Masalah Perizinan
Hasil survei Apindo pada 2025 menunjukkan masih banyak perusahaan besar yang menilai proses perizinan di Indonesia belum efisien.
Survei tersebut melibatkan 100 perusahaan besar sektor manufaktur yang tersebar di 18 provinsi dan berada di kawasan industri.
Sebanyak 72 persen responden menilai persyaratan dokumen perizinan masih terlalu banyak. Sementara itu, 65 persen responden mengeluhkan ketergantungan terhadap pihak ketiga yang dinilai menambah biaya pengurusan izin.
Ketergantungan tersebut antara lain berupa penggunaan jasa konsultan hukum atau pengacara untuk membantu perusahaan memenuhi berbagai kebutuhan administratif dan regulasi.
Selain itu, 54 persen responden menyoroti lamanya proses rekomendasi dari instansi pemerintah.
“Kedua, 54 persen menyoroti lamanya proses rekomendasi dari instansi. Nah, ini tiga isu yang ada yang hasil yang dihasilkan dari survei Apindo,” kata Andre.
