Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasokan dan Biaya Operasional Jadi Kendala Kopdes Merah Putih

J
Penulis: JawaPos❯
Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Radar Bogor)
Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Radar Bogor)

Advertisement

batampos – Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengeluhkan pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional untuk menjalankan kegiatan koperasi.

Keluhan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10).

Zulkifli mengatakan, berbagai masukan dari para manajer telah dicatat sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Pemerintah juga berencana menggelar rapat evaluasi Kopdes Merah Putih setiap pekan serta mengadakan pertemuan rutin dengan para manajer untuk memantau perkembangan dan menindaklanjuti kendala di lapangan.

Advertisement

“KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan, KDKMP memiliki dua fungsi utama. Pertama, menjadi infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Kedua, berperan sebagai offtaker yang menampung dan membeli hasil produksi warga.

Karena itu, para manajer diminta memprioritaskan fungsi pelayanan publik KDKMP, terutama dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan serta tepat sasaran.

Advertisement

“KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar,” kata Zulkifli.

Untuk mengatasi persoalan pasokan, Menko Pangan mendorong para manajer aktif berkoordinasi dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat. Koordinasi langsung di wilayah dinilai dapat mempercepat pengecekan stok sekaligus membantu menyelesaikan kendala operasional.

Para manajer juga dapat memanfaatkan person in charge (PIC) Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, dan saluran untuk menyampaikan kendala yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Menurut Zulkifli, penyelesaian masalah tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat karena prosesnya dapat memerlukan waktu. Manajer diharapkan proaktif di wilayah kerja masing-masing, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melaporkan perkembangan agar persoalan dapat ditangani lebih cepat.

Advertisement

Artikel Terkait

Menkop Buka Peluang Kopdes Merah Putih Kelola Tambang di Desa

Menkop Buka Peluang Kopdes Merah Putih Kelola Tambang di Desa

Menkop Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih boleh mengelola tambang jika terdapat potensi minerba, dengan tetap mengikuti aturan yan

Bulog Beri Kelonggaran untuk Kopdes Merah Putih, Beras SPHP Bisa Dibayar 30 Hari

Bulog Beri Kelonggaran untuk Kopdes Merah Putih, Beras SPHP Bisa Dibayar 30 Hari

Bulog memberi keleluasaan kepada Kopdes Merah Putih untuk memesan beras sesuai kebutuhan serta menawarkan skema konsinyasi dengan pembayaran

18 Koperasi Desa Merah Putih di Batam Rampung Diverifikasi

18 Koperasi Desa Merah Putih di Batam Rampung Diverifikasi

Diskum Batam memverifikasi 18 KDKMP sebagai tahap awal sebelum serah terima gedung dan pengoperasian koperasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer