
batampos – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp70 juta hingga Rp72 juta per tahun. Usulan ini dinilai penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga.
Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong, mengatakan penyesuaian PTKP sudah layak dipertimbangkan pemerintah. Pasalnya, batas penghasilan tidak kena pajak tersebut telah bertahan hampir satu dekade tanpa perubahan.
Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Ketentuan tersebut berlaku sejak 2016.
"Setelah hampir satu dekade, penyesuaian wajar dikaji agar kebijakan perpajakan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi," ujar Anthony saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/11).
Menurutnya, kenaikan PTKP dapat menjadi insentif langsung bagi pekerja tanpa harus menambah beban upah pokok yang ditanggung perusahaan.
Sebab, sebagian penghasilan yang sebelumnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpotensi menjadi tambahan pendapatan yang dapat dibawa pulang pekerja.
Anthony menilai, kebijakan tersebut juga berpeluang mendorong konsumsi masyarakat. Tambahan penghasilan yang diterima pekerja dapat meningkatkan belanja rumah tangga dan menggerakkan sejumlah sektor usaha.
Beberapa sektor yang berpotensi merasakan dampak positif lebih cepat di antaranya perdagangan ritel, makanan dan minuman, transportasi, perumahan, pariwisata, industri kreatif, telekomunikasi, hingga produk kebutuhan rumah tangga.
"Permintaan yang meningkat akan mendorong produksi dan pada akhirnya membuka peluang penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.
Meski demikian, Anthony mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan negara. Penyesuaian perlu didukung simulasi fiskal, waktu implementasi yang tepat, serta sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja.


