Selasa, 27 September 2022

Tilang Elektronik Resmi Diberlakukan di Batam

Baca Juga

Razia Kendaraan 1 F Cecep Mulyana
Ilustrasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri resmi memberlakukan tilang elektronik di Kota Batam pada Kamis (22/9/2022).  Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mulai aktif diterapkan di wilayah Polda Kepri, Kamis (22/9/2022). Penindakan atas pelanggaran ETLE juga diberlakukan bagi warga negara asing (WNA) yang bekerjasama dengan Imigrasi Batam.

Meski ETLE sudah resmi aktif, namun penindakan atau sanksi atas pelanggaran baru diterapkan 30 hari kedepan. Dimana selama 30 hari, Polda Kepri melakukan ujicoba dengan memberi peringangatan dan imbauan kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adapun kamera pemantau yang memiliki fitur ETLE terpasang di 3 titik diantaranya Jalan Raja Isa (KDA), Jalan Ahmad Yani (Simpang Masjid Agung Batam Center) dan Jalan Brigjen Katamso (BNI Panbil).

Sedangkan kawasan Simpang Kalista Batamcenter dan Bundaran Punggur, merupakan kamera pemantau Road Transport and Traffic Management Center (RTTMC)

Diterapkan ETLE di wilayah Polda Kerpi dilakukan langsung oleh Kapolri, Tito Karnavian, secara virtual.

Direktur Lalulintas Polda Kepri Kombes Tri Yulianto mengatakan masa uji coba penerapan ETLE dilakukan agar masyarakat mengetahui pentingnya untuk menegakan aturan lalu lintas.

Dimana aturan itu dibuat untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendaraan di jalan raya.

“ETLE memantau selama 24 jam. Non stop, jadi memang sudah tersistem memantau pelanggaran. Untuk 30 hari kedepan masih masa uji coba. Selama itu, baru peringatan. Uji coba juga akan mengirin pesan langsung ke pelanggar atau bisa melihat langsung di aplikasi,” jelas Yulianto kepada awak media, Kamis (22/9).

Menurut dia, penindakan berlaku untuk semua pengendara yang melanggar. Tak terkecuali (WNA) , yang memang dilarang membawa kendaraan karena tidak memiliki SIM.

Penindakan khusus WNA dilakukan dengan kerjasama dengan Imigrasi Batam. Dimana, WNA yang melanggar tak akan bisa keluar Batam, sebelum membayar denda tilang sesuai keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN).

“Dalam rangka menyambut HUT Lalu lintas Bhayangkara ke 67, kami bekerjasama dengan Imigrasi Batam membuat terobosan model kolaborasi penindakan terhadap WNA yang melanggar saat mengemudikan kendaraan bermotor. Aktifitas mereka akan di capture oleh sistem dan akan dicekal oleh petugas Imigrasi kalau belum menyelesaikan kewajiban membayar denda tilang,”jelasnya.

Dijelaskannya, ada 10 pelanggaran yang termasuk dalam sistem ETLE dan akan langsung “tercapture” jika mendapati pengendara yang melanggar, diantaranya tak memakai helm, menelpon saat berkendaraan, melanggar traffic light, melanggar rambu lalulintas, melawan arus, TNKB, berboncengan lebih dari 3 orang atau bermuatan lebih, tak pakai “safety belt”

“Untuk dendanya ditentukan oleh Pengadilan Negeri, karena hakimlah yang berhak memutus berapa denda untuk pelanggar,” jelas Yulianto.

Ia berharap dengan diterapkan ETLE di wilayah Kepri, bisa membuat masyarakat lebih sadar untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain saat berkendaraan.

Kedepannya, pemasangan kamera pemantau juga akan ditambah, sehingga penerangan ETLE bisa lebih maksimal.

“Kami sudah ajukan ke Pemrov untuk menambah 10 ETLE, rencananya 6 ETLE di Batam dan 4 di Tanjungpinang,” pungkasnya.(*)

Reporter: Yashinta

Update