Rabu, 7 Desember 2022

Penangkapan Busyra, Bukan Akhir Pengungkapan Kasus PMI Ilegal

Baca Juga

PMI ilegal 1
Wadirpolairud Polda Kepri, AKBP Cahyo Dipo, menanyai Bu pelaku penampung PMI ilegal yang kapalnya tenggelam di Kabil, Nongsa. Foto: Azis Maulana/Batam Pos

batampos – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri menangkap salah seorang perekrut dan penampung PMI Ilegal yang menjadi korban kapal tenggelam di Perairan Kabil, Selasa (15/11) lalu.

Pelaku perekrut PMI ilegal yang ditangkap ini yakni Busyra. Wakil Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri, AKBP Cahyo mengatakan jajarannya cukup lama mencari keberadaan Busyra, usai kecelakaan kapal tersebut.

“Begitu kecelakaan kapal, kami melakukan penyelidikan mendalam,” kata Cahyo, Rabu (23/11).

Sementara Busyra begitu mendengar tenggelamnya kapal pembawa PMI ilegal itu, memilih kabur dan keluar dari Batam. Namun, keberadaan Busyra terendus oleh kepolisian.

Baca Juga: Ditpolairud Polda Kepri Bekuk Penyalur PMI Ilegal

Sempat berpindah-pindah tempat. Busyra akhirnya ditangkap polisi, Senin (21/11) di Jalan Ciwaru, Cipare, Serang, Banten. Busyra memperoleh keuntungan Rp 500 ribu per orangnya.

Hasil penyelidikan polisi, Busyra lah yang merekrut, menampung dan memberangkatkan 6 PMI ilegal yang meninggal tenggelam tersebut.

Namun, saat didatangkan di konferensi pers, Busyra mengaku hanya menampung dan menyalurkan 2 PMI ilegal saja. Busyra mengaku untuk sekali memberangkatkan satu PMI ilegal, ia menyetorkan uang sebesar Rp 1,5 juta.

“Dua orang saja, ada orang lain yang ikut menumpang memberangkatkan juga. Tekong itu pemilik kapal, kami membayar ke dia Rp 1,5 juta untuk memberangkatkan setiap orangnya,” tuturnya.

Wadirpolairud, AKBP Cahyo mengaku pengakuan Busyra ini akan ditelusuri lagi. Ia mengaku ada beberapa nama lagi, yang masih terlibat dalam kasus ini.

Baca Juga: Taman Jodoh Boulevard Dipenuhi PKL, Wali Kota: Tak Bisa Saya Tertibkan

Oleh sebab itu, ia mengaku tidak bisa menyampaikan beberapa detail kasus. Sebab, masih dilakukan pengembangan.

Ia mengatakan penangkapan terhadap Busyra ini menjadi awal, untuk mengusut tuntas kasus ini.

Atas perbuatannya, kini Busyra dikenakan dengan pasal 81 junto pasal 69 Undang-undang nomor 18 tahun 2017 dengan ancaman hukum 10 tahun penjara.

Kapal nahas yang membawa PMI ilegal dari Tanjung Memban, Nongsa, ke Malaysia ini membawa sebanyak 8 orang, yang terdiri satu orang tekong dan 7 penumpang.

Tujuh orang penumpang ini terdiri dari 2 perempuan dewasa, 4 laki-laki dewasa dan satu anak laki-laki.

“Satu orang selamat,” kata Kapal BP3MI Tanjungpinang, Kepala BP3MI Kepri, Kombes (Pol) Amingga M Primastito.

Baca Juga: Warga Negara Singapura Tertangkap Kamera ETLE Tidak Gunakan Sabuk Pengaman

Sedangkan yang meninggal dunia, sudah ditemukan sebanyak 6 orang dan satunya masih dalam pencarian. Enam orang yang meninggal dunia ini sudah diidentifikasi oleh Biddokkes Polda Kepri.

Korban yang meninggal dunia yakni Sulipah, 45 warga grobogan Jawa Tengah, Abdu Hanesan anak dari Sulipah, Yusri Muhammad Nur dari Desa Meunasah Bireuen, Aceh.

Lalu, Mawardi dari Cakung Jakarta Timur dan Fadli dari Desa Cerucuk, Bireun, Aceh.

Saat ditanya kenapa masih saja ada penyelundupan manusia ke luar negeri? Amingga mengatakan selain tingginya permintaan akan pekerja di Malaysia.

Hal lainnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah asal para PMI ilegal tersebut. Sehingga membuat mereka mencari alternatif pekerjaan.

Informasi yang sering mereka dapat, dari para PMI ilegal yang sukses meraup ringgit di Malaysia. Hal ini menjadi acuan para PMI ilegal.

“Kadang yang berangkat ini, sudah pernah ke Malaysia. Namun, karena overstay, akhirnya di-black list. Lalu, masuk melalui jalur ilegal,” ucapnya.

Baca Juga: Penghitungan UMP Kepri Berlangsung Alot

Lalu, ada juga yang berangkat, karena ingin mengikuti jejak keluarganya. Salah satunya seperti Salipah dan anaknya. Keduanya ingin menemui keluarganya di Malaysia.

“Ada juga yang tergiur, akibat iming-iming gaji di luar negeri,” tuturnya.

Sindikat ini, kata Amingga sulit ditumpas. Karena, keinginan masyarakat di daerah kantong (asal PMI ilegal) cukup tinggi.

“Padahal disini ada kebun sawit juga, tapi ini soal gaji dan juga gengsi juga. Bekerja di luar negeri, kan beda gengsinya,” tuturnya.

Sehingga, persoalan PMI ilegal ini, tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah daerah, polisi atau instansi terkait lainnya di Kepri.

“Kepri ini hanya daerah transit. Masyarakat Kepri, malah tidak ada yang bekerja di luar negeri secara ilegal, yang bekerja itu dari daerah-daerah kantong,” ucapnya.

Baca Juga: Melihat Lebih Dekat Panglima TNI Jenderal Andika

Sedangkan, beberapa masyarakat di Kepri, membantu menyeberangkan para PMI ilegal ini. Hal ini tentunya dengan iming-iming upah yang besar, sekali pengiriman PMI ilegal.

“Sosialisasi sudah kami lakukan, agar bekerja di luar negeri secara legal. Namun, banyak masyarakat ingin cara-cara yang instan, pergi secara ilegal inilah caranya,” tutur Amingga.

Ia mengatakan perlu sinergi bersama instansi terkait di Kepri dan pemerintah daerah asal PMI ilegal. “Atau, pemerintah daerah di Kepri, meminta ada perwakilan yang bisa melegalkan keberangkatan para PMI ini,” tuturnya. (*)

 

 

Reporter : FISKA JUANDA

Update