
batampos - Pertamina Patra Niaga semprit SPBU 14.294.716 yang ada di Jalan Patimura, Kabil, Batam. Sanksinya enggak main-main: pasokan BBM dihentikan dan SPBU dilarang beroperasi.
Penyebabnya? SPBU ini kedapatan main curang soal penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite.
Aksi nakal SPBU ini terbongkar berkat unggahan warga di media sosial. Dalam postingan itu, seorang pengendara curhat karena ditolak saat ingin isi Pertalite—alasannya SPBU sedang diaudit. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian, muncul becak motor bawa jeriken-jeriken yang langsung dilayani isi BBM. Postingan itu pun langsung viral dan memicu reaksi publik.
Susanto August Satria, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, membenarkan kejadian itu. Ia menjelaskan, permainan curang SPBU terjadi pada Sabtu (27/4) sekitar pukul 03.20 WIB, saat sistem digital SPBU sempat error. Pihak SPBU menyarankan konsumen isi Pertamax dulu. Tapi hanya lima menit kemudian, sistem kembali normal.
Masalahnya, ketika sistem sudah pulih, justru ada motor becak yang isi Pertalite pakai jeriken—dan SPBU tetap melayani, padahal tanpa surat rekomendasi resmi. Ini jelas melanggar aturan distribusi BBM subsidi.
“Setelah sistem normal, ada konsumen motor becak isi Pertalite pakai jeriken, dan tetap dilayani,” kata Satria, Senin (28/4).
Pertamina mengaku sudah lebih dulu menginvestigasi dugaan pelanggaran ini. Hasil cek CCTV dan pemeriksaan di lapangan menguatkan bahwa SPBU memang melanggar aturan.
“Kami sudah periksa CCTV dan lokasi. SPBU terbukti melayani pengisian ke jeriken tanpa rekomendasi resmi,” tegasnya.
Akibat pelanggaran ini, Pertamina menjatuhkan sanksi tegas berupa penghentian pasokan Pertalite selama tujuh hari mulai 29 April 2025.
Selama masa sanksi, SPBU wajib membenahi cara distribusi BBM subsidi agar sesuai aturan. Kalau masih bandel, siap-siap kena sanksi yang lebih berat lagi.
Pertamina pun menegaskan komitmennya untuk menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan sesuai regulasi pemerintah.
“Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah melapor. Ini bukti nyata kepedulian warga terhadap distribusi BBM yang adil dan benar,” tutup Satria.
(*)



