Dugaan Komentar Rasis Dilaporkan, Kapolresta Barelang: Jaga Kondusivitas Batam
batampos - Polemik dugaan komentar bernuansa rasial di tengah ramainya kasus penangkapan tersangka narkoba berinisial BL di Batam bergulir ke ranah hukum. Laporan tersebut telah diterima Satreskrim Polresta Barelang.
Ketua I Ikatan Keluarga Maluku (IKM) Kota Batam, Josef De Fretes, melaporkan dugaan komentar pada media sosial yang dinilai mengandung unsur SARA dan berpotensi memicu kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Josef mendatangi Satreskrim Polresta Barelang, Kamis (20/8) sekitar pukul 12.00 WIB. Pengaduan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Permohonan Pengaduan, Laporan, dan Perlindungan Hukum Nomor 561/VIII/2026/Satreskrim.
Materi yang dipersoalkan ditemukan dalam grup Facebook Wajah Batam pada Rabu (19/8) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, akun terlapor memberikan komentar terkait kasus BL yang sedang menjadi perhatian publik.
Pihak pelapor menilai komentar tersebut tidak lagi sebatas menanggapi proses hukum kasus narkoba, tetapi diduga telah menyinggung identitas ras dan etnis tertentu. Karena dinilai berpotensi memunculkan kebencian serta permusuhan, persoalan tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum.
Dalam pengaduannya, Josef juga meminta perlindungan hukum agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gejolak di tengah masyarakat. Saat membuat pengaduan, Josef didampingi tokoh masyarakat Indonesia Timur, Moody Arnold Timisela, pendiri Rumpun Melanesia Bersatu Kepulauan Riau.
Pengaduan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, pengadu juga merujuk Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono membenarkan laporan terkait dugaan komentar rasis tersebut telah diterima kepolisian.
“Sudah masuk laporan dan dalam penyelidikan awal,” kata Anggoro, Jumat (21/8).
Polisi selanjutnya akan mendalami materi yang dilaporkan untuk memastikan konteks, substansi, serta fakta hukum dari konten yang dipersoalkan.
