Polda Kepri Ungkap 30 Kasus TPPO, Korban Tembus 150 Orang

batampos – Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangani 30 kasus terkait pekerja migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang Januari hingga September 2026. Dari kasus tersebut, jumlah korban yang tercatat mencapai lebih dari 150 orang.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, angka tersebut merupakan kasus yang berhasil terdeteksi dan ditangani kepolisian. Menurut dia, masih ada kemungkinan pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal lolos dari pengawasan karena pelaku terus mengubah modus dan memanfaatkan jalur tidak resmi.

“2026 itu 30 kasus dari Januari sampai September, korbannya lebih dari 150 orang. Itu yang kelihatan, yang tercatat dan tertangkap oleh kita. Pastinya ada juga yang lolos, banyak juga mereka yang melalui jalur tikus dengan modus operandi yang selalu mereka modifikasi kemudian berubah-ubah sehingga dia bisa lolos,” kata Asep kepada Batam Pos seusai menghadiri Seminar Internasional Migran yang digelar Stella Maris di Hotel Pacific Palace, Minggu (20/9) sore.

Seminar tersebut dihadiri sekitar 1.400 peserta dan tamu undangan.

Modus TPPO Tak Hanya Lewat Pelabuhan Ilegal

Asep mengatakan, praktik perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran secara ilegal tidak selalu dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi. Pelaku juga dapat memanfaatkan jalur keberangkatan resmi dengan menggunakan dokumen perjalanan dan alasan kunjungan yang terlihat sah.

Salah satu modus yang ditemukan ialah penggunaan visa kunjungan atau visa pelancong. Calon pekerja migran dapat mengaku hendak mengunjungi keluarga di Malaysia, tetapi kemudian bekerja setelah berada di negara tersebut.

“Kan kalau mereka nengok keluarganya boleh. Itu tidak ada dilarang. Pada saat di sana ternyata mereka bekerja,” katanya.

Untuk mengantisipasi modus tersebut, Polda Kepri berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Informasi mengenai modus operandi baru yang ditemukan di lapangan disampaikan kepada pihak terkait untuk menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan dan wawancara calon pelintas batas.

Menurut Asep, pemeriksaan perlu dilakukan secara detail, baik ketika penerbitan paspor maupun saat keberangkatan. Langkah tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian antara tujuan perjalanan dengan keterangan yang disampaikan calon pelintas batas.

“Baik di Kota Batam maupun di wilayah Kepri,” ujarnya.