
batampos - Tawaran bekerja ke luar negeri tidak selalu datang melalui jalur ilegal yang mudah dikenali. Calon pekerja bisa saja memiliki dokumen lengkap dan berangkat melalui jalur resmi, tetapi tetap berisiko terjebak dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) / trafiking.
Modus perekrutan juga semakin beragam. Tawaran pekerjaan dapat disampaikan melalui media sosial, teman, hingga anggota keluarga yang sebelumnya sudah bekerja di luar negeri.
Di Kepulauan Riau (Kepri), persoalan tersebut masih menjadi tantangan. Polda Kepri mencatat telah menangani 30 kasus terkait pekerja migran dan TPPO sepanjang Januari hingga September 2026. Dari kasus tersebut, jumlah korban mencapai lebih dari 150 orang.
Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengatakan, angka tersebut merupakan kasus yang berhasil ditemukan dan ditangani kepolisian. Menurut dia, masih terdapat kemungkinan pekerja migran diberangkatkan secara ilegal tanpa terdeteksi karena pelaku terus mengubah modus.
“2026 itu 30 kasus dari Januari sampai September, korbannya lebih dari 150 orang. Itu yang kelihatan, yang tercatat dan tertangkap oleh kita. Pastinya ada juga yang lolos, banyak juga mereka yang melalui jalur tikus dengan modus operandi yang selalu mereka modifikasi kemudian berubah-ubah sehingga dia bisa lolos,” kata Asep kepada Batam Pos seusai menghadiri Seminar Internasional Migran di Hotel Pacific Palace, Minggu (20/9) sore.
Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan pekerja migran karena wilayahnya menjadi salah satu jalur mobilitas menuju negara tetangga, terutama Malaysia.
Berangkat dengan Visa Kunjungan
Menurut Asep, salah satu modus yang ditemukan adalah menggunakan visa kunjungan atau visa pelancong untuk masuk ke negara tujuan.
Calon pekerja dapat menyampaikan bahwa tujuan perjalanan adalah mengunjungi keluarga di Malaysia. Namun, setelah tiba di negara tersebut, mereka justru bekerja.
“Kan kalau mereka nengok keluarganya boleh. Itu tidak ada dilarang. Pada saat di sana ternyata mereka bekerja,” ujarnya.
Karena itu, Polda Kepri berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mengantisipasi modus tersebut. Informasi mengenai pola keberangkatan yang ditemukan di lapangan disampaikan agar menjadi bahan dalam pemeriksaan dan wawancara calon pelintas batas.



