Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bareskrim Telusuri Aliran Dana dan Aset dalam Kasus Dugaan Penipuan PT DSI

J
Penulis: JawaPos❯
Ilustrasi kasus penipuan. (Antara)
Ilustrasi kasus penipuan. (Antara)

Advertisement

batampos – Bareskrim Polri terus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik memburu aset dengan nilai lebih dari Rp500 miliar sebagai bagian dari upaya memulihkan kerugian para korban.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, penanganan perkara PT DSI tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pada pemulihan hak para korban.

“Penanganan perkara PT DSI tidak hanya kami ukur dari berapa banyak orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, tetapi juga sejauh mana hak para korban bisa dipulihkan,” kata Suhasto dalam keterangan resmi, Selasa (20/10).

Advertisement

Melalui penelusuran aset, penyidik berupaya mengidentifikasi dan menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Langkah tersebut juga bertujuan menelusuri aliran dana yang dihimpun dari para pemberi dana atau lender.

Menurut Suhasto, penyidik turut mendalami pertanggungjawaban pidana korporasi agar pengusutan perkara tidak hanya berfokus pada individu yang diduga terlibat.

“Korporasinya juga kami mintai pertanggungjawaban pidana. Pesannya jelas, siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat di sektor keuangan akan kami kejar,” tegasnya.

Advertisement

Dari sisi perkembangan perkara, Suhasto menyampaikan bahwa berkas perkara tersangka berinisial FH telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada 15 Oktober 2026.

FH merupakan tersangka dalam klaster ketiga dari empat klaster perkara yang disusun penyidik. Menurut Suhasto, tiga klaster perkara yang ditangani jajarannya telah dinyatakan lengkap, sedangkan klaster keempat yang menyasar PT DSI sebagai korporasi masih dalam tahap penyidikan.

Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol M. Arsal Sahban menjelaskan bahwa penyidik membagi perkara tersebut ke dalam empat berkas. Aset yang disita juga berkaitan dengan masing-masing berkas perkara.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat berkas, dan aset yang disita melekat pada masing-masing berkas,” ujar Arsal.

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Usul Aset Pejabat yang Tak Tercantum dalam LHKPN Bisa Disita Negara

KPK Usul Aset Pejabat yang Tak Tercantum dalam LHKPN Bisa Disita Negara

Johanis Tanak mengusulkan RUU Perampasan Aset mengatur perampasan harta pejabat yang tidak dilaporkan atau tidak tercantum dalam LHKPN.

RUU Perampasan Aset Dibahas Saat Reses, Komisi III DPR Tampung Aspirasi Mahasiswa

RUU Perampasan Aset Dibahas Saat Reses, Komisi III DPR Tampung Aspirasi Mahasiswa

Komisi III DPR RI bersama Ahmad Sahroni menyerap aspirasi mahasiswa UI terkait RUU Perampasan Aset, termasuk asas praduga tak bersalah dan p

Aset Hendarto Dirampas untuk Negara, Kreditur SC Lowy Tempuh Jalur Hukum

Aset Hendarto Dirampas untuk Negara, Kreditur SC Lowy Tempuh Jalur Hukum

Kreditur SC Lowy mengajukan keberatan atas perampasan aset Hendarto untuk negara. Mereka menyoroti utang Rp967 miliar dan hak pihak ketiga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer