
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Kali ini, penyidik mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mendalami dugaan pencucian uang dari perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Pengembangan tersebut dilakukan karena penyidik menduga terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang disamarkan.
“Dari perkara dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Pekalongan, penyidik melakukan pengembangan TPPU-nya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (22/10).
Menurut Budi, sprindik untuk penyidikan dugaan TPPU tersebut diterbitkan pada Oktober 2026. Namun, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara pencucian uang tersebut.
“Belum ada penetapan tersangka,” tegas Budi.
Pengembangan penyidikan ke dugaan TPPU merupakan langkah lanjutan KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
Sementara itu, Fadia Arafiq masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang. Ia menghadapi perkara dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) dan penerimaan gratifikasi.
Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun serta denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.
Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar subsider satu tahun kurungan. Selain itu, Fadia dituntut agar hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah menjalani masa pidana.



