
batampos – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo. Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut atas koordinasi KPK dengan pihak TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi Prasetyo, dikutip dari Antara, Jumat (13/11).
Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa TNI telah menindaklanjuti surat yang sebelumnya dikirim KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya berinisial BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB, sedangkan BS diketahui merupakan tenaga ahli kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya masing-masing berinisial GPS, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, tenaga ahli Kepala BNPB; GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK pada 16 Oktober 2026 menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.



