
batampos – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa Brigjen Pol TK terkait dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan peran sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Brigjen TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri.
"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri," kata Isir melalui keterangan resmi, Jumat (13/11).
Isir menegaskan, sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.
"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal polisi," imbuhnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah internal Polri dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan personel dalam perkara penyadapan. Polri menyatakan penanganan kasus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, dalam pemaparan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap dugaan peran empat tersangka dalam kasus tersebut.
Listyo disebut-sebut berperan memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Selain itu, Listyo diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan atau end user. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri periode 2021–2026 diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center (MC) Polri.



