Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Minta Sidang Etik Listyo Sigit Dipimpin Jenderal Bintang Empat

J
Penulis: JawaPos❯
Mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (tengah) menjadi sorotan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Komisi III DPR meminta sidang etiknya dipimpin jenderal bintang empat. (Ist)
Mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (tengah) menjadi sorotan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Komisi III DPR meminta sidang etiknya dipimpin jenderal bintang empat. (Ist)

Advertisement

batampos – Komisi III DPR RI meminta sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat. Usulan ini disampaikan di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit.

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan pelaksanaan sidang etik harus mengikuti ketentuan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. Menurutnya, pembentukan majelis sidang tidak boleh dilakukan sembarangan, mengingat Listyo Sigit masih berstatus anggota aktif Polri dengan pangkat jenderal bintang empat.

Ia merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menurut Jazilul, ketua majelis etik harus memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.

Advertisement

“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya,” kata Jazilul, Senin (16/11).

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai, jika sidang etik Listyo Sigit dipimpin pejabat dengan pangkat lebih rendah, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan. Karena itu, penentuan ketua majelis KKEP harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus prinsip independensi.

Menurutnya, ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin langsung sidang etik tersebut. Kedua, menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.

Advertisement

“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” ujarnya.

Gus Jazil juga mengingatkan agar proses sidang etik tidak menjadi alasan untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Menurutnya, perkara itu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri, tetapi juga menyangkut dugaan tindak pidana yang harus diusut secara menyeluruh.

“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” tegasnya.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

    Sidang Etik Gunther Digelar Tanpa Keluarga Natanael, Ini Langkah Kuasa Hukum

Sidang Etik Gunther Digelar Tanpa Keluarga Natanael, Ini Langkah Kuasa Hukum

Keluarga Natanael kecewa karena tidak mendapat pemberitahuan mengenai sidang etik Ipda Gunther. Keluarga membawa persoalan ini ke Kapolri

Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Depan

Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Depan

Polri menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prab

ISESS Ragukan Listyo Sigit sebagai End User Penyadapan

ISESS Ragukan Listyo Sigit sebagai End User Penyadapan

ISESS menilai pengusutan kasus dugaan penyadapan Polri harus dilakukan hingga tuntas. Bambang Rukminto menyoroti penyebutan Listyo Sigit seb

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer