
batampos – Temuan dugaan penyalahgunaan narkoba di tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi sorotan DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai sebagai alarm serius bagi sistem pemasyarakatan, mengingat narkoba justru ditemukan di lingkungan yang seharusnya memiliki pengawasan ketat.
Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengamankan 83 narapidana dari lapas di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Bali. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung langkah aparat dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas. Ia meminta penindakan juga dilakukan terhadap lapas lain yang terindikasi menjadi tempat peredaran barang terlarang tersebut.
"Kalau ada lapas lain yang terindikasi menjadi tempat peredaran narkoba, sikat juga," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (17/11).
Menurut Sahroni, lapas seharusnya menjadi lingkungan yang aman dari peredaran narkoba. Terlebih, akses keluar masuk orang di dalam lapas berada dalam pengawasan petugas.
Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana narkoba bisa masuk dan beredar di balik tembok lembaga pemasyarakatan yang memiliki sistem penjagaan ketat.
"Kita harus mampu membongkar bagaimana mungkin narkoba bisa beredar dari tempat yang memiliki penjagaan paling ketat, paling diawasi, dan seharusnya menjadi tempat pembinaan warga binaan. Ini jelas menjadi alarm serius bagi sistem pemasyarakatan kita. Aparat harus mampu sikat oknum di dalam yang membekingi, karena pasti ada keterlibatan," ujarnya.
Sahroni juga meminta Polri mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada 83 narapidana yang telah diamankan.
"Jangan hanya berhenti pada 83 pihak yang diamankan. Telusuri juga apakah ada oknum di dalam yang membantu, membiarkan, atau bahkan menjadi bagian dari jaringan tersebut," tegasnya.
Ia menilai, masuknya narkoba ke lingkungan lapas menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan dan pemasyarakatan. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh.



