Minggu, 14 Agustus 2022

Pemilik Lahan Tembesi Bukit Daeng, Kelola Swadaya Lahan untuk Masyarakat

Baca Juga

kaveling bukit daeng
Kuasa hukum pemilik lahan swadaya Tembesi, Nikson Sihombing, memperlihatkan dokumen resmi kepemilikan lahan di bilangan Tembesi Bukit Daeng. Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos

batampos – Pemilik lahan di bilangan Tembesi Bukit Daeng yang dikuasakan melalui pengelola yang ditunjuk bersama kuasa hukum, mengklarifikasi lahan yang dikelola secara swadaya masyarakat adalah lahan miliknya yang peruntukan ke masyarakat sekitar.

Pengelola lahan swadaya masyarakat, Selamat, mengatakan, pihaknya dilibatkan oleh pemilik lahan sah berdasarkan surat agraria untuk membuat pemukiman berupa penyiapan lahan kaveling dengan swadaya untuk masyarakat yang tergusur.

“Ya kami dilibatkan oleh pemilik lahan resmi secara swadaya menyiapkan lahan kaveling untuk masyarakat yang sudah tinggal dilahan tersebut selama 30 tahun,” ujar Selamat, Jumat (4/8/2022).

Dia mengatakan, tanah yang dikelola untuk dijadikan kaveling bukan merupakan tanah sengketa atau tanah tak resmi. Namun murni dari pemilik lahan untuk di swadayakan menjadi kaveling.

“Artinya dari tanah masyarakat berdasarkan agraria memiliki registrasi dan surat resmi. Sehingga masyarakat secara swadaya nantinya kembali untuk masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan adanya dugaan jual beli Kaveling Siap Bangun (KSB) dengan membabat hutan lindung Bukit Daeng berukuran 6×10 meter diperjual belikan ke masyarakat.

“Perlu kami luruskan bahwa kami tidak mengganggu hutan lindung Bukit Daeng. Namun lahan yang kami kelola merupakan lahan resmi dari pemilik lahan secara swadaya dengan menyiapkan lahan kaving berukuran 7×12 meter,” ungkapnya.

Dia memberikan jaminan aktivitas menyiapkan kaveling murni mengelola tanah yang dipakai masyarakat untuk berkebun. Dimana saat warga menggarap jadi lahan perkebunan puluhan tahun sudah mendapat izin dari pemilik lahan resmi.

“Silahkan di cek sendiri di lokasi, kami menyiapkan lahan kaveling turut dibantu warga. Tidak benar kami menebang pohon di hutan lindung Bukit Daeng. Tidak ada sampai ribut-ribut,” ujar dia.

Disampaikannya, ide mengelola lahan secara swadaya dari pemilik lahan dikarenakan tidak tersedianya lagi KSB yang disiapkan oleh pemerintah. Disatu sisi, pemilik lahan juga jadi bagian yang tergusur oleh sebuah perusahaan yang akan berdiri di kawasan itu.

“Karena pemilik lahan juga menjadi korban penggusuran. Sehingga pemilik lahan secara sukarela untuk diswadayakan. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat yang terdampak dari penggusuran yang diutamakan mendapatkan kaveling,” tambahnya.

Terkait hal ini, pihaknya siap memberi keterangan ke pemerintah dalam hal ini BP Batam apabila diperlukan. Pihaknya pun sudah saling berkoordinasi dengan kementerian Kehutanan.

“Kami siap apabila BP Batam memanggil kami untuk mengklarifikasi masalah ini. Karena pada prinsipnya berpegang pada registrasi yang sudah diterima dari pemilik lahan resmi. Kami berprinsip berdiri diatas lahan masyarakat,” pintanya.

Nikson Sihombing, kuasa hukum pemilik lahan swadaya Tembesi, mengatakan, pemilik lahan seluas 18,5 hektar mempertahankan lahannya dari gusuran dengan program swadaya. Pemilik lahan yang juga purnawirawan marinir kemudian menyerahkan pengelolaan melalui anak-anaknya.

“Ada 2 hektar lahan yang dihuni oleh masyarakat yang telah tinggal puluhan tahun dan mereka telah diberi izin oleh pemilik lahan disana untuk berkebun,” ujar Nikson

Bahkan dalam pengelolaan lahan secara swadaya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan warga, Lurah Tembesi dan juga perangkat RT/RW. Dalam waktu dekat lahan yang sedang dalam proses sudah bisa dikelola jadi kaveling.

“Legalitasnya bisa dibuktikan pemilik lahan memiliki sertifikat yang sah. Lahan ini sudah disiapkan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, lokasi hutan di kawasan Bukit Daeng kelurahan Tembesi, Sagulung perlahan-lahan dibuka. Proyek pematangan lahan mulai merambat ke dalam kawasan hutan.

Informasi yang didapat, pembukaan lokasi hutan ini untuk dijadikan kawasan pemukiman. Lahan hutan dijadikan Kaveling dan dijual seharga Rp 30 juta per Kaveling ukuran 6×10 meter persegi. Saat ini pematangan tengah berjalan. Pepohonan telah ditumbangkan semua dan kawasan perbukitan itu sedang diratakan.

Warga sekitar menutur, penanggung jawab dan penjual kaveling di lokasi hutan tersebut adalah seorang warga di Tembesi berinisial R. R ini warga biasa namun sudah lama menetap di Tembesi.

Warga yang berminat dengan Kaveling tersebut sudah belasan orang namun mereka masih ragu dengan legalitas Kaveling tersebut. Mereka berharap ada penjelasan pasti dari instansi pemerintah terkait agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Lurah Tembesi Arfie mengaku belum mengetahui secara pasti terkait dugaan jual beli Kaveling di atas bukit tersebut. Dia akan cek ke lokasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk memperjelas legalitas lahan yang dijadikan Kaveling tersebut.

“Nanti kita koordinasi dengan Dinas Kehutanan, apakah itu masuk hutan lindung atau tidak. Begitu juga dengan BP Batam apakah ada alokasi lahan Kaveling di situ atau tidak,” ujar Arfie.(*)

Reporter : Rengga Yuliandra  

Update