Selasa, 27 September 2022

DPRD Batam Setujui KUA-PPAS APBD Tahun 2023, Meningkat Rp 77 Miliar

Baca Juga

DPRD Batam rapat paripurna
Rapat Paripurna. DPRD Kota Batam telah mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Kota Batam tahun 2023. Dari pembahasan sebelumnya KUA-PPAS sebesar Rp 3,2 triliun, naik Rp 77 miliar dan menjadi Rp 3,3 triliun. Foto: Eggi Idriansyah/Batam Pos

batampos – DPRD Kota Batam telah mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2023. Dari pembahasan sebelumnya KUA-PPAS sebesar Rp 3,2 triliun, naik Rp 77 miliar dan menjadi Rp 3,3 triliun.

“Artinya ada kenaikan Rp 77 miliar dari rencana awal yang hanya Rp 3,2 triliun tadi,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa.

Ia mengungkapkan, kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan insentif untuk RT/RW sebesar Rp 250 ribu di tahun 2023 mendatang. Dari yang sebelumnya sebesar Rp 500 ribu, naik menjadi Rp 750 ribu.

“Dengan total RT/RW di Batam 4.227, maka kita butuh penambahan anggaran hampir Rp 13,2 miliar,” jelasnya.

Tidak hanya RT/RW, pada tahun 2023 nanti juga dinaikkan insentif untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) disetiap kecamatan yang jumlahnya sebanyak 64. Kenaikan ini juga sebesar Rp 250 ribu. Sehingga menjadi Rp 750 ribu.

Sehingga, dengan ditambah LPM, maka akan ada penambahan sebesar Rp 13,4 miliar untuk RT/RW dan LPM.

“Artinya asumsi kita, untuk yang diberikan kenaikan 4.291,” tuturnya.

Setelah disetujuinya KUA dalam rapat paripurna kemarin, selanjutnya PPAS akan dibahas seluruh komisi DPRD Batam bersama instansi terkait.

Dalam kondisi saat ini, kata Mustofa, tahun 2023 memang diharapkan ada kenaikan beberapa postur anggaran yang naik dari sebelumnya.

“Begitu juga di Kesra, itu ada kenaikan hampir Rp 20 miliar untuk kenaikan insetif imam masjid, guru TPQ, mubaligh dan pendeta. Rata-rata, kenaikan itu disepakati sebesar Rp 250, menjadi Rp 750 per orang,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam KUA yang disahkan itu, Pemko Batam masih memfokuskan penyelesaian pelebaran jalan hingga 2024 mendatang.

Sehingga, beberapa daerah mendapatkan alokasi anggaran pembangunan yang sangat kecil. Sebagai contoh di Kecamatan Seibeduk hampir tidak ada pembangunan besar yang dilaksanakan disana tahun 2023.

Begitu juga untuk du Kecamatan Bulang dan Galang. Menurut Mustofa, pembangunan hanya dilakukan untuk perbaikan pelabuhan.

“Kalau untuk di Seibeduk itu hampir tidak ada pembangunan besar, terutama jalan besar tidak ada,” tuturnya.

“Artinya kebijakan umum yang kita lihat untuk pembangunan fisik, lebih cenderung kepada prioritas pelebaran jalan plus pembangunan pendestrian pejalan kaki,” lanjutnya.

Ia berharap, pada APBD P 2023 mendatang, Kota Batam bisa melampaui dari asumsi yang telah disekapakati ini. Sebab, KUA yang disetujui itu masih dilatarbelakangi adanya Covid-19.

“Dengan kondisi saat ini, Covid sudah turun, Hotel sudah lumayan bagus dan PAD kita melonjak. Dan memang dari beberapa alasan PAD melonjak itu karena dana transfer dari pusat juga naik. Dari sekian dana transfer, DAK maupun DAU itu hampir separuh,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

Update