Selasa, 27 September 2022

Komisi I DPRD Batam Temui Bea Cukai, Soroti Mikol dan Rokok

Baca Juga

Bea Cukai Rokok Ilegal
Ilustrasi. Personel Bea Cukai Kota Batam saat melakukan penindakan rokok ilegal di Kota Batam. Foto: Humas Bea Cukai Kota Batam untuk Batam Pos

batampos – Komisi l DPRD Kota Batam melakukan silahturahmi ke kantor pelayanan utama (KPU) Bea Cukai Batam sekaligus berbagi informasi terkait peredaran rokok dan minuman beralkohol di Batam.

Dalam kunjungan tersebut, selain mengapresiasi keberhasilan Bea Cukai Batam dalam menindak pelanggaran kepabeanan, komisi I DPRD Batam juga mempertanyakan keberadaan 10 pabrik rokok yang ada di Kota Batam.

“Batam ini sangat manis, dan semua sudah tahu itu. Untuk itu, saya ingin tahu seperti apa pengawasan di KPU, tindakan pencegahan terjadinya penyelundupan, serta keberadaan pelabuhan tikus yang sangat banyak titiknya,” sebut Ketua komisi l DPRD Batam, Lik Khai usai kunjungan.

Baca Juga: Edarkan Rokok Tanpa Cukai, Pengusaha di Batam Dituntut 2 Tahun Penjara

Ia menyebutkan dua persoalan yang selalu menjadi pertanyaan saat ini adalah terkait peredaran rokok, dan Mikol di Batam.

Selama ini banyak ditemukan rokok Batam dijual ke luar Batam. Ini menjadi atensi DPRD, sehingga membutuhkan penjelasan dari KPU Bea dan Cukai.

“Tadi disampaikan penindakan tahun ini mengalami peningkatan. Aktivitas penyelamatan yang negara cukup tinggi capaiannya. Ini harus kita apresiasi, karena letak Batam yang cukup strategis selalu menjadi pintu penyelundupan,” ujarnya.

Politisi partai Nasdem ini menyebutkan, terkait keberadaan 10 pabrik rokok yang katanya beroperasi di sejumlah kawasan industri di Batam.

Baca Juga: Sebulan, BC Batam Tindak Ratusan Ribu Rokok Ilegal

Menurutnya, dari hasil pantauan dan melihat langsung di lapangan, bahwa tidak semua pabrik rokok tersebut beroperasi, layaknya sebuah pabrik yang memproduksi rokok.

Lanjut Lik Khai, selama ini informasi terkait penangkapan atau penindakan dari Bea Cukai Batam,masih sebatas yang kecil-kecil saja, seperti yang beredar dipasaran atau toko toko pedagang kecil.

“Ke depan kami juga meminta, agar penindakan tidak hanya ke pedagang kecil saja,” pinta Lik Khai

Komisi yang membidangi hukum ini juga mempertanyakan, terkait minuman beralkohol (Mikol) yang beredar di Batam.

Menurut informasi yang mereka dapatkan, bahwa saat ini belum lagi perizinan impor Mikol dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun Mikol sangat mudah di jumpai di sejumlah toko dan tempat hiburan malam di Batam.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Elektronik, Rokok, dan Mikol

“Kami juga minta penjelasan mengenai Mikol yang beredar, yang kita tau belum ada izin impor lagi untuk Mikol. Nah yang beredar itu masuk dari mana? Dan seperti apa pengawasannya,” tanya Lik Khai.

Kepala kantor pelayanan utama (KPU) Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, mengapresiasi kunjungan Ketua dan anggota Komisi l DPRD Batam. Dalam hal ini segala informasi dan masukan, dari komisi yang membidangi hukum akan sangat bermanfaat bagi Bea Cukai Batam.

“Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan silaturahmi teman-teman kita dari komisi l DPRD kota Batam,” ucap Ambang.

Ia menjelaskan, secara umum, kinerja dari Bea Cukai Batam, baik dari segi pengawasan maupun penindakan, memang belum maksimal.

Namun, baginya hal ini terus dilakukan oleh jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja Bea Cukai sesuai tupoksi dan aturan yang ada.

“Terkait penindakan bagi pedagang rokok non cukai di lapangan, itu salah satu cara kita memberikan sinyal dan edukasi kepada masyarakat, bahwa rokok non cukai itu dilarang beredar, karena tidak sesuai dengan aturan kepabeanan,” jelasnya.

Ambang menyebutkan, adanya informasi yang disampaikan oleh komisi I DPRD Batam, mengenai 10 pabrik rokok yang ada di Batam, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke semua pabrik tersebut.

“Kami telah melakukan pengecekan, pabrik itu benar adanya memproduksi rokok, dan untuk mengawasi peredaran rokok di pabrik juga kami pasangi CCTv,” sebutnya.

Mengenai Mikol yang beredar saat ini untuk pengawasan melibatkan Satpol PP. Sebab ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah, karena ada keuntungan yang diperoleh daerah dari Mikol ini.(*)

Reporter: Yulitavia

Update