Batampos - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengatakan, dinamika perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran serta dampaknya di tingkat global berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia.
“Perang ini berdampak pada banyak sekali perkembangan internasional dan memberi perubahan signifikan bagi geopolitik global,” ujar Boroujerdi dalam kuliah umumnya di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dinamika konflik, katanya, mungkin akan memaksa komunitas internasional mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional.
Konflik kali ini, kata dia, menunjukkan organisasi multilateral telah gagal bertindak demi mengakhiri perang serta mewujudkan perdamaian bagi Iran dan negara-negara di kawasannya.
Terlebih, dalam sudut pandang Iran, AS dan Israel telah melanggar berbagai aturan dan norma internasional dalam serangan mereka terhadap Iran, yang baru berhenti usai gencatan senjata, ucap Dubes Boroujerdi.
“Berbagai organisasi internasional tidak akan bisa melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, sama seperti keadaan sebelum perang; pasti akan perlu perubahan yang signifikan,” kata dia.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Renovasi 10 Ribu Rumah Orang Tua Siswa di Sekolah Rakyat
Dubes Iran menyebut salah satu institusi internasional yang sangat perlu direformasi adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang komposisi anggota tetapnya masih mencerminkan kekuatan pemenang Perang Dunia II lebih dari 80 tahun yang lalu.
Ia menyayangkan DK PBB tidak sigap menyerukan penghentian perang saat AS-Israel menyerang Iran pada 28 Februari, tetapi justru hanya mengecam Iran yang melancarkan serangan balasan kepada Israel dan aset-aset militer AS di kawasan.
“DK PBB harus direformasi supaya benar-benar bisa menjalankan tugasnya, yaitu menjamin keamanan, mencegah perang, maupun mengakhiri perang,” kata dia.
Boroujerdi pun menyoroti perlunya kesatuan suara di kalangan negara-negara berkembang untuk mendesak reformasi DK PBB agar lebih representatif terhadap aspirasi masyarakat dunia. (*)
