batampos — Pengadilan Regional Quezon City, Filipina, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tiga dakwaan ancaman serius atau grave threats. Surat perintah tersebut diterbitkan Jumat (4/9).
Pengacara Sara Duterte, Paul Lawrence Lim, mengatakan kliennya tidak akan menghindari proses hukum dan akan terus menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia.
“Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia,” kata Lim dalam pernyataannya, seperti dikutip sejumlah media Filipina.
Pengadilan Regional Quezon City menetapkan jaminan sebesar 120.000 peso atau sekitar Rp33,7 juta untuk masing-masing dakwaan. Sara Duterte menghadapi tiga dakwaan dalam perkara tersebut.
Kasus tersebut bermula dari pernyataan Sara Duterte dalam konferensi pers daring pada November 2024. Saat itu, ia mengatakan telah berbicara dengan seseorang yang akan membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya dibunuh terlebih dahulu.
Departemen Kehakiman Filipina kemudian mengajukan tiga dakwaan grave threats terhadap Duterte. Pengadilan menyatakan terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan perkara tersebut ke persidangan.
Surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan setelah pengadilan menolak permohonan kubu Duterte untuk menggugurkan atau menunda proses penerbitan surat perintah penangkapan. Perkara selanjutnya akan memasuki tahap persidangan.
Kantor Presiden Marcos menyatakan menghormati keputusan dan arahan pengadilan.
“Palasyo menghormati setiap keputusan atau perintah dari pengadilan,” kata juru bicara Istana Filipina, Claire Castro.
Kubu Duterte sendiri telah menerima surat perintah tersebut. Tim hukumnya disebut berencana mengajukan jaminan sesegera mungkin.