Jepang, AS, dan Korsel Desak Korea Utara Kembali Berdialog soal Nuklir

batampos – Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan mendesak Korea Utara kembali ke meja dialog, meskipun Pyongyang belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan program nuklirnya.

Ketiga negara juga menegaskan komitmen untuk menghadapi praktik yang mereka sebut sebagai “paksaan ekonomi”, yang secara tersirat merujuk pada kebijakan Tiongkok.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (22/9), seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun melalui pernyataan bersama setelah pertemuan di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketiga menteri menegaskan kembali “komitmen teguh” untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara secara menyeluruh.

Korea Utara selama ini berupaya mendapatkan pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir. Pyongyang bahkan menjadikan pengakuan atas status tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump, ketika kembali membuka pendekatan diplomatik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan lalu, menyebut negara tersebut memiliki setidaknya “57 senjata nuklir yang sangat kuat”.

Namun, pemerintahan Trump, Jepang, dan Korea Selatan tetap menolak memberikan pengakuan terhadap status Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir.

Tegaskan Penolakan terhadap Perubahan Status Taiwan

Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri luar negeri juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Mereka menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak.

Dalam bidang keamanan ekonomi, ketiganya menyatakan tekad menghadapi praktik yang menimbulkan “kelebihan kapasitas yang merugikan dan distorsi pasar”.