batampos – Tekanan biaya hidup, melonjaknya harga rumah, persoalan pendidikan, hingga ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu gelombang demonstrasi di sejumlah negara Eropa. Dari Prancis, Spanyol, Portugal, Italia hingga Albania, masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan ekonomi dan sosial yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai.
Di Prancis, demonstrasi bahkan berujung kerusuhan, pembakaran bangunan, dan penjarahan. Aparat melakukan penangkapan massal ketika aksi yang semula membawa tuntutan sosial dan ekonomi berkembang menjadi bentrokan di sejumlah kota.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat Eropa tidak semata-mata dipicu satu kebijakan. Persoalan yang dihadapi menyentuh kebutuhan mendasar, mulai dari tempat tinggal dan energi hingga akses pendidikan, pekerjaan, serta pendapatan yang layak.
Di sejumlah negara, persoalan ekonomi juga berkembang menjadi persoalan politik. Masyarakat menuntut pemerintah mengambil langkah nyata untuk menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus memperbaiki layanan publik.
Prancis Memanas, Ribuan Orang Ditangkap
Prancis menjadi salah satu titik paling panas dalam gelombang demonstrasi tersebut. Aksi yang melibatkan pelajar dan kelompok masyarakat lainnya berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah.
Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 1.000 petugas mengalami luka-luka. Sementara itu, Kepolisian Paris mencatat 855 penangkapan, yang disebut sebagai rekor. Jaksa menyatakan 517 orang masih ditahan, termasuk 171 anak di bawah umur.
Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Limoges, Marseille, Lyon, Avignon, dan Grenoble. Di Limoges, balai kota bersejarah terbakar hingga sebagian besar bangunannya hangus.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan tersebut dan berjanji memastikan transparansi dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian.
Namun, di balik kerusuhan itu, terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang telah memicu keresahan masyarakat selama berminggu-minggu.
Kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu pemicu protes. Serikat pekerja, termasuk Konfederasi Umum Buruh atau General Confederation of Labour (CGT), turut menyuarakan tuntutan penurunan harga, kenaikan upah, serta peningkatan pensiun.
Tuntutan tersebut menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ketika biaya kebutuhan meningkat sementara pendapatan dinilai belum mencukupi, tekanan ekonomi berpotensi berkembang menjadi ketidakpuasan politik.
Situasi itu menjadi tantangan bagi pemerintahan Macron menjelang pemilihan presiden Prancis pada April 2027.
Pelajar Protes Kekurangan Guru
Sebelum demonstrasi meluas, Prancis lebih dahulu menghadapi aksi pelajar yang dimulai pada akhir September. Mereka memprotes jam belajar yang panjang, kekurangan guru, kondisi ruang kelas yang rusak, serta sistem penerimaan mahasiswa yang dinilai tidak transparan.
Kekurangan tenaga pengajar menjadi salah satu persoalan utama. Sejumlah siswa dilaporkan kehilangan waktu belajar selama berbulan-bulan karena posisi guru yang kosong tidak segera terisi.
Pemerintah merespons dengan mengumumkan penempatan tambahan 3.000 guru pengganti. Pemerintah juga berencana melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait sekolah.
Selain itu, rencana kenaikan sejumlah biaya pendaftaran universitas untuk anggaran tahun berikutnya dibatalkan.
Meski demikian, respons terhadap persoalan pendidikan belum cukup meredakan keresahan yang lebih luas. Tuntutan masyarakat terus berkembang, terutama terkait biaya hidup dan harga energi.
Spanyol Diguncang Krisis Perumahan
Di Spanyol, persoalan perumahan menjadi pemicu kemarahan publik. Pada September, para aktivis turun ke jalan setelah seorang perempuan berusia 87 tahun, Maricarmen Abascal, terusir dari rumahnya menyusul kenaikan biaya sewa oleh sebuah dana investasi.
Biaya sewa tempat tinggal perempuan tersebut dilaporkan naik 230 persen. Abascal meninggal sekitar dua pekan kemudian setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
Peristiwa itu memperkuat tuntutan agar pemerintah memberikan perlindungan lebih besar kepada penyewa, terutama kelompok rentan yang kesulitan menghadapi kenaikan harga hunian.
Para demonstran menuntut penurunan harga sewa, penghentian pengusiran penyewa, serta pembatasan pembelian properti oleh dana investasi.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez berupaya mendorong undang-undang darurat untuk memperkuat perlindungan penyewa. Namun, rancangan tersebut gagal memperoleh dukungan di parlemen setelah ditentang partai-partai kanan dan kanan jauh.
Kebuntuan itu memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah. Persoalan perumahan pun menjadi salah satu isu penting menjelang pemilihan yang direncanakan berlangsung lebih awal pada 29 November.
Partai Sosialis pimpinan Sánchez dan Partai Rakyat yang konservatif sama-sama menjanjikan pembangunan lebih banyak rumah. Keduanya berupaya menjadikan persoalan hunian sebagai prioritas politik.
Harga Rumah Portugal Melonjak 124 Persen
Krisis perumahan juga melanda Portugal. Ratusan orang berkumpul di pusat Lisbon pada Sabtu untuk menyuarakan tuntutan terkait harga rumah dan biaya tempat tinggal.
Menurut data resmi yang dikutip dalam laporan, harga rumah di Portugal meningkat 124 persen selama periode 2015–2024. Kenaikan tersebut sekitar dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata Uni Eropa.
Lonjakan harga membuat masyarakat semakin kesulitan memiliki rumah, terutama mereka yang belum mempunyai hunian sendiri dan harus bergantung pada pasar sewa.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan perumahan telah menjadi tantangan lintas negara di Eropa. Ketika harga properti meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk membelinya, akses terhadap hunian layak semakin sulit dijangkau.
Demonstrasi di Portugal pun menambah tekanan terhadap pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan rumah dan memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang terjangkau.
Italia dan Albania Hadapi Gejolak Sosial
Di Italia, demonstrasi yang berlangsung di Milan awalnya berjalan damai sebelum berubah menjadi bentrokan. Sejumlah perusuh bertopeng dilaporkan melempar batu dan bongkahan paving ke arah polisi antihuru-hara. Mereka juga membakar barikade yang dibuat dari meja-meja bar.
Sementara itu, demonstrasi di Albania telah berlangsung sejak musim panas. Aksi yang memasuki hari keenam pada Minggu tersebut menyoroti dugaan korupsi, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya kualitas pendidikan.
Protes di Albania juga dipicu persoalan proyek pembangunan mewah di kawasan pesisir yang didukung Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berbeda dengan Prancis, Spanyol, dan Portugal yang banyak menghadapi persoalan biaya hidup serta perumahan, demonstrasi di Albania lebih menonjolkan tuntutan terkait tata kelola pemerintahan dan kesempatan ekonomi.
Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di Belgia, menambah daftar negara Eropa yang menghadapi demonstrasi dalam periode tersebut.
Respons Pemerintah Belum Meredakan Keresahan
Sejumlah pemerintah telah mengambil langkah untuk meredakan gejolak sosial. Di Prancis, pemerintah mengumumkan tambahan guru pengganti, membatalkan rencana kenaikan sejumlah biaya pendaftaran universitas, serta meningkatkan subsidi bahan bakar bagi industri tertentu setelah protes pada pertengahan September.
Namun, berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat. Demonstrasi tetap berlanjut karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez memberi sinyal bahwa pemerintah tidak bersedia memberikan konsesi lebih lanjut. Ia mengecam kelompok yang terlibat dalam penjarahan dan perusakan bangunan selama kerusuhan.
Gelombang demonstrasi di Eropa menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, dan stabilitas politik.
Bagi masyarakat, tuntutan utamanya tetap berkaitan dengan kebutuhan dasar: harga yang terjangkau, rumah yang layak, pendidikan berkualitas, serta kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang memadai.
Ketika persoalan tersebut tidak tertangani secara efektif, keresahan ekonomi dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. (*)