batampos – Pejabat senior keamanan Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak melancarkan perang baru terhadap negaranya. Jika Washington kembali menyerang, Teheran mengancam akan memberikan balasan yang disebut jauh lebih menghancurkan.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara kedua negara dan ketidakpastian arah kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Dikutip dari Anadolu Ajansi dan Al Jazeera, Minggu (8/11), Rezaei menyampaikan pernyataan itu melalui akun media sosial X pada Sabtu (7/11). Ia sekaligus menyindir kondisi politik pemerintahan Trump setelah Partai Republik kehilangan kendali atas dua kamar Kongres dalam pemilu paruh waktu AS.
Rezaei menyebut sejumlah pejabat pemerintahan Trump yang menurutnya sedang menghadapi persoalan politik dan ketidakpastian posisi.
"Kalian telah kalah dalam perang dan pemilu. Vance sudah mengakui kekalahan, Rubio sedang menuju pintu keluar, Hegseth sebentar lagi dipecat, dan komandan CENTCOM sekarang menjadi podcaster!" tulis Rezaei.
Pernyataan itu merujuk pada Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta pimpinan Komando Pusat AS (CENTCOM).
Rezaei kemudian mempertanyakan kepada siapa pemerintah Iran harus menyampaikan peringatan di Washington. Ia menegaskan, "Jadi, sebenarnya kepada siapa di Washington kami harus menyampaikan pesan ini? Mulailah perang, dan kalian akan menghadapi balasan yang menghancurkan."
Sindiran tersebut muncul setelah hasil pemilu 3 November memberikan keuntungan bagi Partai Demokrat. Mereka berhasil merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat, sehingga Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres.
Perubahan komposisi politik itu membatasi dominasi Partai Republik di lembaga legislatif dan berpotensi memengaruhi agenda pemerintahan Trump. Namun, pernyataan Rezaei mengenai Vance, Rubio, dan Hegseth harus dipahami sebagai klaim serta sindiran politik pejabat Iran, bukan pengumuman resmi mengenai pergantian jabatan di pemerintahan AS.
Di sisi lain, ketegangan militer kedua negara belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Al Jazeera melaporkan AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah sejumlah kapal menjadi sasaran di sekitar Selat Hormuz.
Dua proyektil menghantam Pulau Qeshm pada Jumat malam (6/11). Serangan itu menyusul rangkaian operasi udara dalam beberapa pekan terakhir yang menargetkan sistem pertahanan udara dan peluncur senjata Iran. Presiden Trump menyebut operasi tersebut sebagai serangan terbatas.
Situasi di jalur pelayaran strategis itu turut meningkatkan risiko konflik. Menurut laporan Al Jazeera, sedikitnya 11 kapal diserang di dalam dan sekitar Selat Hormuz sepanjang pekan hingga 6 November. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mencatat tiga kapal di antaranya tenggelam.
Trump juga mengancam akan kembali melancarkan serangan udara berskala besar, termasuk terhadap infrastruktur sipil Iran.
Sebagai respons, Iran memperkeras pernyataan militernya. Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah memerintahkan angkatan bersenjata memberikan respons tanpa pembatasan terhadap ancaman berikutnya dari AS maupun Israel.
Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Hossein Mohebbi, juga menyatakan negaranya telah menyiapkan kemampuan persenjataan baru untuk menghadapi kemungkinan serangan besar berikutnya.
Meski ancaman militer terus disampaikan kedua pihak, jalur diplomasi masih diupayakan untuk mencegah konflik meluas. Sejumlah negara, termasuk Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Oman, dan Mesir, dilaporkan terlibat dalam komunikasi dengan Teheran.
Namun, perbedaan tuntutan antara Washington dan Teheran serta perkembangan politik domestik AS membuat arah hubungan kedua negara masih belum menentu.
Ancaman Rezaei tersebut memperlihatkan bahwa ketegangan tidak hanya berlangsung melalui pernyataan politik, tetapi juga di tengah laporan serangan militer dan meningkatnya risiko keamanan di kawasan Teluk. Upaya diplomatik masih menjadi salah satu jalur untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. (*)
