
Departemen Perdagangan AS menyatakan, aturan baru tersebut bertujuan membatasi kemampuan perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara yang menjadi perhatian Washington dalam memanfaatkan cip canggih buatan AS untuk melatih model AI.
Kekhawatiran pemerintah AS meningkat karena sejumlah perusahaan di China diduga masih dapat mengakses cip AI canggih dari jarak jauh melalui pusat data yang beroperasi di luar wilayah China, meskipun ekspor teknologi tersebut telah dibatasi.
Nvidia Corp., perusahaan semikonduktor asal AS, merupakan salah satu pemasok dominan cip AI canggih yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut.
Berdasarkan aturan baru itu, pengelola pusat data diwajibkan melakukan pemeriksaan ketat terhadap pelanggan. Pemeriksaan mencakup kepemilikan dan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh individu atau entitas dari negara-negara yang menjadi perhatian AS, seperti China, Iran, Korea Utara, dan Rusia.
Departemen Perdagangan AS juga menyatakan bahwa izin pemerintah akan diwajibkan untuk mengekspor atau mengekspor kembali cip canggih ke sejumlah negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil. Negara-negara tersebut dinilai memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat normal.
Kebijakan ini turut menjadi perhatian karena Megaspeed International, penyedia layanan pusat data yang berbasis di Singapura, tengah disorot dalam penyelidikan dugaan penyelundupan cip canggih Nvidia ke China.
Perusahaan tersebut sebelumnya juga dikaitkan dengan kontroversi yang melibatkan mantan CEO Nvidia, Jensen Huang. Namun, dugaan keterlibatan dalam penyelundupan cip masih harus dipandang sebagai tuduhan yang memerlukan pembuktian.
Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga agar teknologi sensitif tidak disalahgunakan.
"Memastikan bahwa teknologi sensitif tidak dieksploitasi dengan cara yang mengancam keamanan nasional AS," demikian pernyataan BIS.
Langkah Departemen Perdagangan tersebut muncul setelah adanya kritik terhadap Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Ia disorot karena dinilai enggan memasukkan Megaspeed ke dalam Entity List, yakni daftar pengendalian ekspor yang membatasi akses perusahaan atau entitas tertentu terhadap barang dan teknologi asal AS.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC, Jumat (13/11), bahwa sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, telah mendukung pencantuman Megaspeed ke dalam daftar tersebut selama berbulan-bulan.
"Namun, kewenangan akhir ada di Departemen Perdagangan," kata Bessent, merujuk pada kewenangan kementerian yang dipimpin Lutnick untuk mengambil keputusan.
Di tengah sorotan terhadap posisinya terkait kontroversi Megaspeed, Lutnick turut mendampingi Presiden Donald Trump dalam kunjungan ke Asia. Menurut keterangan Gedung Putih, Lutnick juga menaiki pesawat kepresidenan Air Force One pada Senin. (*)



