batampos - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) genap berusia 24 tahun pada Kamis (24/9). Sejak ditetapkan sebagai provinsi otonom pada 24 September 2002, Kepri masih menghadapi tantangan pembangunan, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah kepulauan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Dengan wilayah yang tersebar di ribuan pulau, pemerintah harus menghadapi persoalan rentang kendali dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Membangun Kepri tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Persoalan rentang kendali tentu menjadi tantangan daerah ini,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Rabu (23/9).
292 Pulau Berpenghuni Perlu Layanan Dasar
Ansar menyebut Kepri memiliki 2.228 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292 pulau dinyatakan berpenghuni berdasarkan data terakhir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, pulau-pulau berpenghuni tersebut tetap membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk aksesibilitas dan sarana permukiman.
“Seperti aksesibilitas yang terjamin, sarana permukiman yang mendukung. Dengan kemampuan yang terbatas, kita tetap berikhtiar memberikan yang terbaik,” katanya.
Ansar mengatakan keberhasilan pemerintah daerah selama ini tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro. Evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan berdampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah elektrifikasi.
Elektrifikasi Kepri Capai 99,50 Persen
Ansar mengatakan tingkat elektrifikasi di Kepri saat ini telah mencapai 99,50 persen. Meski demikian, masih terdapat pulau berpenghuni yang belum mendapatkan akses listrik atau belum menikmati pasokan listrik selama 24 jam.
“Saat ini, kita sudah di angka 99,50 persen progresnya. Artinya masih ada pekerjaan yang belum selesai, masih ada pulau berpenghuni yang belum tersentuh listrik. Masih ada yang belum 24 jam, ini yang akan kita carikan solusinya bersama PLN,” ujar Ansar.
