
batampos- Para Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Lingga yang kemarin dinyatakan lulus mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 saat ini masih menunggu kepastian. Pasalnya Surat Keputusan (SK) mereka sebagai PTT di Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga pada 31 April 2025 kemarin sudah berakhir. Kemudian SK mereka sebagai PPPK hingga awal April 2025 ini tak kunjung diterbitkan oleh Kementrian PAN-RB.
Hingga saat ini, mereka masih dilema apakah setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah ini masuk kembali bekerja atau dirumahkan. Karena, hingga hari ini mereka belum juga menerima SK PPPK yang di nanti-nantikan dan SK sebagai PTT di Instansi pemerintahan Kabupaten Lingga belum ada perpanjangan.
Situasi ini tidak hanya membuat para PTT yang menentukan SK PPPK mereka dilema, Pemerintah Kabupaten Lingga juga harus berfikir lebih ekstra untuk mencari solusi agar para PTT yang sudah dinyatakan lulus PPPK tetap bisa bekerja tanpa kehilangan hak atas gaji mereka.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, menegaskan bahwa para PTT tetap akan masuk bekerja dan diberikan gaji meskipun SK PPPK belum keluar. Namun ia meminta semua pihak bersabar, karena saat ini Pemkab Lingga sedang menyusun skema pembayaran yang tepat agar tidak berbenturan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Mereka tetap akan masuk bekerja seperti biasa dan gaji tetap kita bayarkan. Hanya saja, mohon bersabar. Mungkin nanti akan kita rapel lewat APBD Perubahan setelah SK PPPK diterbitkan. Karena bagaimanapun mereka masih tanggung jawab daerah,” ujar Armia saat dikonfirmasi Batampos pada Minggu (6/4).
Armia menambahkan, jika SK dari Kementerian PAN-RB bisa keluar di bulan April ini sesuai dengan rencana awal, maka proses administrasi penggajian akan lebih mudah dan tidak memberatkan pada anggaran daerah.
“Kalau SK keluar bulan ini, tentu Pemkab Lingga tenang karena untuk gaji mereka semuanya dibayar oleh pemerintah pusat dan tidak lagi menggunakan Anggaran Daerah. Tetapi, karena hingga saat ini SK mereka belum juga diterbitkan dan kita dalam kondisi efesiensi anggaran ini membuat kami dari Pemkab Lingga harus berfikir lebih ekstra agar tidak ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Ia juga berharap setelah Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah, akan ada percepatan dari pemerintah pusat dalam penerbitan SK PPPK yang selama ini dinanti ribuan tenaga honorer di daerah, khususnya di Kabupaten Lingga.
“Kita tunggu saja. Semoga habis Lebaran nanti ada kabar baik terkait percepatan penerbitan SK PPPK, agar para PPPK bisa segera menerima SK dan tentunya gaji mereka juga bisa dibayarkan dengan tidak lagi menggunakan Anggaran Daerah,” tutup Armia. (*)



