Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Organisasi LAKI  Nilai Proyek Pembangunan Halte Dishub Lingga Menyalahi Aturan

V
Penulis: Vatawari BP❯
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal.

batampos- Pembangunan Fasilitas Umum Halte sekolah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun 2024 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Dabo Singkep dan SMP Negeri 1 Dabo Singkep menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, pembangunan fasilitas umum yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat malah menjadi permasalahan karena bangunan fisiknya memakan bahu jalan dan dinilai dapat mengganggu lalulintas kendaraan yang berukuran sedikit besar dan tinggi.


Advertisement

Pantauan Batampos, di dua titik halte yang sudah siap di bangun, kondisi bangunan persis berada di bibir jalan aspal dan memakan lokasi bahu jalan. Akibatnya, atap halte tersebut berada tepat di pinggir jalan yang jika kendaraan besar seperti Bus Sekolah yang lewat akan terkena dengan atap halte tersebut.

Azerah, salah seorang anggota dari Organisasi LAKI mengatakan pembangunan Fasilitas umum Halte yang berada di SMA Negeri 1 Dabo Singkep dan SMP Negeri 1 Dabo Singkep sudah menyalahi aturan.

"Proyek pembangunan halte yang dilakukan di SMP Negeri 1 Dabo dan SMA Negeri 1 Dabo sudah sangat menyalahi aturan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 45 ayat (1) undang-undang No. 22 Tahun 2009 tegang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi : Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya," ujar Azerah saat dikonfirmasi Batampos, Kamis (10/4).

Advertisement

Selanjutnya Azerah mengatakan, masih berkaitan dengan trotoar, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan mendapatkan sanksi.

"Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Pembangunan Halte yang memakan bahu jalan/trotoar ini termasuk salah satu bagian dari gangguan pada perlengkapan jalan dan ini ada sanksi pidananya," ungkapnya.

Azerah menambahkan, Ada 2 macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki.

Advertisement

"Berdasarkan Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ mengtakan orang yang mengganggu fasilitas perlengkapan jalan ini akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 250 juta," tambahnya.

Selain dinilai menyalahi aturan, proyek pembangunan halte dari Dishub Lingga dengan Pagu Anggaran yang cukup fantastis ini dinilai asal jadi dan membuang-buang Anggaran saja karena fisik bangunan tersebut dikerjakan pada musim penghujan dan waktu penyelesaiannya molor dari tanggal yang sudah ditetapkan dalam plang kerja.


Kadishub Lingga Sebut Tidak Menyalahi Aturan
Sementara tu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal membantah terkait dugaan pembangunan halte yang dianggarkan oleh Dishub Lingga yang diduga menyalahi aturan. Ia menyebutkan, pembangunan halte ini sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada permasalahan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga hari ini belum ada permasalahan Lalulintas yang disebabkan oleh halte tersebut.

"sampai hari ini belum ada masalah dengan lalulintas berdampak dari halte tersebut,kami juga sudah berkomunikasi sebelumnya kepada pihak sekolah untuk posisinya, dan kami mndapat persetujuan tempat/lokasi halte," ujar Hendry Efrizal, Kamis (10/4).

Hendry mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bina Marga Dinas PUTR Lingga terkait permasalahan untuk titik pembangunan halte tersebut.

"Kemaren kita sudah berkoordinasi dengan pihak PU kabupaten melalui Bina Marga, dan memang sudah digeser sedikit, hal ini juga sudah diketahui oleh pihak Bina marga," ungkapnya.

Kadishub Lingga juga menyampaikan, pembangunan halte yang memakan bahu jalan ini memang tidak menyalahi aturan karena halte tersebut memang diperlukan dilokasi bahu jalan tersebut.

"Diatas trotoar itu, sebatas memang halte diperlukan disitu. Jadi menurut saya untuk kepentingan anak sekolah untuk dapat dimaklumi," jelas Hendry.

Namun demikian, membangun fasilitas umum dengan memakan bahu jalan itu tetaplah hal yang menyalahi aturan walaupun dengan alasan apapun. Jika memang lokasi tidak memungkinkan, maka tidak perlu memaksakan untuk membangun halte jika harus melanggar aturan tau perundungan-undangan.

Dengan tetap dibangunnya halte tersebut walaupun memakan bahu jalan, hal ini dinilai sangat tidak bijaksana dan dapat dituntut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (*)

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Tunggul Manurung

Artikel Terkait

 Pria Asal Belinyu Ditemukan Meninggal di Halte Dekat JPO SP Plaza

Pria Asal Belinyu Ditemukan Meninggal di Halte Dekat JPO SP Plaza

Seorang pria berinisial YM, 43, ditemukan meninggal dunia di sebuah halte dekat JPO kawasan SP Plaza, Sagulung, Batam, Selasa (11/8) pagi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer