Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JPKP Tanjungpinang Laporkan Proyek Halte Dishub Lingga ke Kejati

V
Penulis: Vatawari BP❯
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Publik (JPKP) Tanjungpinang, Budi Prasetyo, Jumat (11/4).
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Publik (JPKP) Tanjungpinang, Budi Prasetyo, Jumat (11/4).

batampos– Komitmen untuk mengawal transparansi anggaran publik kembali diuji. Kali ini Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Publik (JPKP) Tanjungpinang, Budi Prasetyo, menyatakan kesiapannya melaporkan dugaan pelanggaran hukum dan pemborosan anggaran dalam proyek pembangunan halte oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga.


Advertisement

Proyek senilai Rp 348 Juta dari APBD 2024 ini dinilai bermasalah secara teknis, berpotensi membahayakan keselamatan publik, dan dianggap tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Kami pastikan akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dalam waktu dekat. Proyek ini tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga membuang uang negara,” tegas Budi, yang juga merupakan putra asli Lingga, saat dikonfirmasi Batampos, Jumat (11/4).

Hasil pantauan Batampos di lapangan, terlihat bahwa dua halte yang dibangun di depan SMA Negeri 1 Dabo Singkep dan SMP Negeri 1 Dabo Singkep justru menyerobot bahu jalan. Struktur atapnya yang menjorok ke badan jalan berisiko tertabrak kendaraan besar seperti bus saat melintasi jalan.

Advertisement

Kondisi ini melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang melarang pengurangan fungsi trotoar dan bahu jalan.

Pelaku proyek terancam hukuman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp250 juta berdasarkan Pasal 274-275 UU LLAJ.

“Pembangunan halte ini jelas membahayakan pengguna jalan. Ini bukan kesalahan teknis kecil, tapi kelalaian yang mengancam nyawa,” tambah Budi.

Advertisement

Selain masalah lokasi, kualitas konstruksi halte juga dipertanyakan. Lantai halte yang dibangun pada musim hujan dilaporkan sudah retak hanya dalam beberapa pekan.

Padahal, sejumlah sekolah di lokasi proyek masih memiliki halte lama yang layak pakai. Masyarakat menilai proyek ini sekadar “pemuas target” tanpa mempertimbangkan urgensi.

Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) menyebut anggaran Rp 348 juta dialokasikan untuk konsultan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan halte. Namun, proyek molor dari jadwal dan hasilnya jauh dari spesifikasi teknis.

Publik Lingga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki indikasi penyimpangan dan inefisiensi anggaran.

“Kami minta Kejati dan BPKP turun langsung ke lapangan. Jangan sampai uang rakyat habis untuk proyek abal-abal,” ujar Budi.

Budi menegaskan, JPKP akan terus mendorong proses hukum hingga tuntas.

“Jika terbukti merugikan negara, kami tak akan berhenti di sini. Ini soal akuntabilitas pejabat publik,” pungkasnya.

Dugaan pemborosan APBD 2024 ini kembali memantik pertanyaan: sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan yang pro-keselamatan dan tepat sasaran? (*)

 

Advertisement
Editor : Tunggul Manurung

Artikel Terkait

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Sumatera Selatan

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Sumatera Selatan

KPK menerbitkan sprindik baru untuk mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan. Penyidik mendalami proses pengadaan baran

Danantara Targetkan 16 Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik Ditenderkan pada 2026

Danantara Targetkan 16 Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik Ditenderkan pada 2026

Danantara akan membuka tender empat proyek PSEL di Jakarta dan Tangerang dalam dua pekan. Sebanyak 15 hingga 16 proyek ditargetkan ditenderk

    Pekerja Asal Majalengka Diduga Disiksa Pemilik Proyek di Sagulung

Pekerja Asal Majalengka Diduga Disiksa Pemilik Proyek di Sagulung

Tiga pekerja asal Majalengka melaporkan dugaan kekerasan setelah hendak meninggalkan proyek pembangunan perumahan di Batam.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer