
batampos- Seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lingga saat ini tengah diliputi keresahan. Pasalnya, hingga pertengahan April 2025, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tak kunjung bisa diajukan.
Situasi ini menambah tekanan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semangkin sulit, minimnya lapangan pekerjaan, dan angka kemiskinansemangkin hati kian meningkat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lingga, Yulizar Resmedi, angkat bicara terkait keluhan para kepala desa.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan berada di DPMD, melainkan di proses transfer dana dari pusat yang belum diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga.
“DPMD hanya bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen pencairan, apapun itu. Yang membayar adalah BPKAD. Kami sudah usulkan dan sudah tanyakan ke BPKAD terkait gaji dan dana ADD, dan mereka sampaikan sedang menunggu transfer dari pusat,” jelas Yulizar, jumat (18/4).
Yulizar juga menambahkan bahwa selama dokumen dari desa lengkap, DPMD tidak pernah memperlambat proses administrasi pencairan dana.
Kondisi ini memperburuk situasi di lapangan. Sejumlah desa tidak bisa menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan optimal karena belum bisa mengakses dana ADD.
“Kami kecewa. Lingga bukannya semakin maju, justru makin mundur. Untuk makan saja kami harus berutang,” ungkap salah seorang aparatur desa dengan nada putus asa, jum'at (18/4).
Bahkan lebih parahnya lagi, hingga kini sejumlah besar guru PNS di Lingga belum juga menerima gaji mereka.
Di tengah kondisi ekonomi daerah yang tidak stabil, keterlambatan pencairan dana ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat desa di Kabupaten Lingga. (*)
