Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN dan PPPK Kelurahan-Kecamatan di Lingga Keluhkan Gaji dan TPP Belum Cair

V
Penulis: Vatawari BP❯
ASN Pemkab Lingga saat mengikuti apel di halaman Kantor Bupati Lingga, belum lama ini. F. Istimewa
ASN Pemkab Lingga saat mengikuti apel di halaman Kantor Bupati Lingga, belum lama ini. F. Istimewa

batampos – Polemik keterlambatan pembayaran gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga kembali mencuat. Hingga pertengahan Januari 2026, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Januari belum dibayarkan secara menyeluruh, khususnya bagi ASN yang bertugas di kelurahan dan kecamatan. Tak hanya itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Desember 2025 juga belum diterima.


Advertisement

Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan pegawai, terutama karena sejumlah ASN di instansi lain disebut sudah menerima gaji lebih dulu. Ketimpangan ini menimbulkan tanda tanya besar di internal pemerintahan daerah.

“ASN di dinas lain sudah banyak yang terima gaji Januari. Tapi kami yang di kelurahan dan kecamatan sampai sekarang belum menerima, padahal kewajiban kami sama,” ujar seorang ASN kelurahan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (18/1).

Ia menegaskan, selama ini tugas dan tanggung jawab sebagai ASN tetap dijalankan tanpa kendala. Kehadiran, pelayanan publik, hingga administrasi pemerintahan tetap berjalan normal, meski hak berupa gaji belum diterima.

Advertisement

“Kami tetap bekerja seperti biasa. Tapi gaji yang menjadi sumber penghidupan keluarga justru belum dibayarkan. Kami juga punya tanggungan,” katanya dengan nada kecewa.

Selain gaji Januari, keterlambatan pembayaran TPP sejak Desember 2025 turut memperparah kondisi ekonomi ASN. Menurutnya, ketiadaan penjelasan resmi dari pemerintah daerah membuat keresahan semakin meluas.

“Kalau memang ada kendala keuangan, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Jangan dibiarkan tanpa kejelasan karena ini menyangkut hak pegawai,” ujarnya.

Advertisement

Keluhan serupa juga disampaikan aparatur desa di Kabupaten Lingga. Mereka mengaku sudah dua bulan belum menerima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka.

“Kami sudah dua bulan gaji dan tunjangan belum dibayarkan,” kata salah seorang aparatur desa.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Sutarman, belum memberikan tanggapan meski telah beberapa kali dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran gaji dan TPP. Hal yang sama juga terjadi saat Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia, dimintai penjelasan mengenai persoalan tunda bayar hingga isu wacana pinjaman ke bank daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lingga belum menyampaikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji ASN, PPPK, aparatur desa, maupun TPP. (*)

Advertisement
Editor : M Tahang

Artikel Terkait

Nasib Guru Honorer Usai Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu

Nasib Guru Honorer Usai Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan guru honorer tetap dapat digaji melalui dana BOS meski PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.

Kabar Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Bintan Beredar, Fiven Tunggu Laporan Resmi

Kabar Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Bintan Beredar, Fiven Tunggu Laporan Resmi

Kabar dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bintan dengan seorang oknum PPPK.

    Pegawai Pol PP dan Damkar Berpeluang Jadi PNS, Amsakar Tunggu Aturan

Pegawai Pol PP dan Damkar Berpeluang Jadi PNS, Amsakar Tunggu Aturan

Pemerintah pusat menyiapkan penataan status pegawai Satpol PP dan Damkar. Di Batam, 680 pegawai menanti kepastian mekanisme pengangkatan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer