Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Muhammadiyah Minta MBG Dievaluasi Total, Busyro Usul Program Dihentikan Sementara

j
Penulis: jpg❯
Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

Advertisement

batampos – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan.

Pandangan itu disampaikan Busyro seiring langkahnya mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG.

Menurut Busyro, sejak awal perencanaan program MBG dinilai belum disusun secara transparan dan minim pelibatan publik. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan berbagai persoalan dalam implementasi program di lapangan.

“Sekarang ini mudaratnya lebih banyak, akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak,” ujar Busyro kepada wartawan, Rabu (17/6).

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran hingga kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, menjadi indikator perlunya evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program tersebut.

Advertisement

Meski demikian, Busyro menegaskan Muhammadiyah tidak menolak gagasan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Menurutnya, sejumlah sekolah Muhammadiyah bahkan telah lebih dahulu menjalankan program serupa sebelum pemerintah meluncurkan MBG secara nasional.

“Yang kami kritisi adalah tata kelola dan proses penyusunannya, bukan tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak,” ujarnya.

Sebagai bentuk kritik yang konstitusional, Busyro memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas nama pribadi. Gugatan tersebut mempertanyakan penggunaan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program MBG.

Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Kalau pemerintah melakukan langkah-langkah yang melanggar adab, kami sebaliknya menunjukkan cara yang beradab. Kami ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Advertisement
Editor : Jamil Qasim

Artikel Terkait

Prabowo Sebut Dirinya Bisa Bikin Revolusi di Indonesia, Ini Alasannya

Prabowo Sebut Dirinya Bisa Bikin Revolusi di Indonesia, Ini Alasannya

Prabowo menyebut petani dan nelayan sebagai kekuatan revolusi Indonesia. Ia juga menyinggung pejabat yang bisa disogok.

Menkop Ferry Juliantono Ajak Muhammadiyah dan Syarikat Islam Perkuat Ekonomi Umat

Menkop Ferry Juliantono Ajak Muhammadiyah dan Syarikat Islam Perkuat Ekonomi Umat

Ferry Juliantono mengajak Muhammadiyah dan Syarikat Islam memperkuat koperasi, distribusi produk lokal, dan kemandirian ekonomi umat.

 MUFest 1 Jadi Wadah Pembinaan Karakter dan Prestasi Pelajar Muhammadiyah di Batam

MUFest 1 Jadi Wadah Pembinaan Karakter dan Prestasi Pelajar Muhammadiyah di Batam

MUFest 1 tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana pembinaan karakter Islami dan pengembangan potensi pelajar Muhammadiyah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer