batampos – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) periode 2024–2025, Silmy Karim, mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permohonan tersebut didaftarkan Silmy ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 4 September 2026. Perkara itu tercatat dengan nomor 163/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel.
Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, perkara tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.
“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan,” demikian keterangan yang tercantum dalam SIPP PN Jakarta Selatan, Selasa (8/9).
SIPP PN Jakarta Selatan belum memuat secara lengkap petitum atau permohonan yang diajukan Silmy dalam perkara tersebut.
Perkara itu akan ditangani hakim Yuliana dengan panitera pengganti Sri Gusliawatni. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 September 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
“Agenda: sidang pertama. Jam: 09.00 sampai dengan selesai,” demikian keterangan dalam SIPP.
KPK Hormati Langkah Praperadilan Silmy
KPK menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh Silmy Karim. Lembaga antirasuah tersebut menilai praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji aspek formil dalam proses penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permohonan tersebut berkaitan dengan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
“Bagi KPK, praperadilan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam proses penegakan hukum. Setiap pihak memiliki hak untuk menguji tindakan aparat penegak hukum melalui forum hukum yang telah disediakan dan sah menurut peraturan perundang-undangan,” kata Budi kepada wartawan.
