Pencalonan Digugat ke MK, Pendukung Gibran Soroti Kasus Payment Gateway Denny Indrayana
batampos - Gugatan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat respons dari kelompok pendukung Gibran.
Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) menyoroti kembali perkara dugaan korupsi Payment Gateway yang pernah menjerat Denny Indrayana.
Ketua Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan perkara tersebut.
"Kami meminta Polri segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang menjerat Denny Indrayana. Sudah hampir 11 tahun dia menjadi tersangka, tetapi belum ada tindakan tegas dari pihak Polri," kata Reyhan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).
Reyhan meminta Denny dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara Payment Gateway Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut dia, lamanya proses penanganan perkara tersebut perlu mendapat penjelasan dari aparat penegak hukum. Ia berharap kasus itu tidak berhenti tanpa kepastian mengenai status dan kelanjutannya.
"Aparat penegak hukum perlu menentukan langkah selanjutnya berdasarkan mekanisme hukum serta alat bukti yang tersedia," ujarnya.
Secara historis, Bareskrim Polri menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka pada Maret 2015. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam implementasi Payment Gateway Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2014.
Pada saat itu, Denny dijadwalkan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Polri pada 2015 juga menyebut adanya indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan nilai sekitar Rp32,09 miliar.
